Ulama Pangandaran Nilai Demo 4 November Banyak Mudaratnya
Rabu, 02 November 2016 - 16:00 WIB
Ulama Pangandaran Nilai Demo 4 November Banyak Mudaratnya
A
A
A
PANGANDARAN - Para tokoh, ulama dan pengasuh pondok pesantren yang tergabung dalam Forum Pesantren Bela Negara (FPBN) Pangandaran mengimbau masyarakat tidak terprovokasi isu SARA menjelang aksi 4 November 2016.
Ketua FPBN KH Lutfi Fauzi mengatakan, Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Hal itu tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
“Untuk itu negara menjamin agar sistem demokrasi berjalan tertib dengan istilah lain berdasarkan atas aturan hukum,” kata KH Luthfi, kepada wartawan, Rabu (2/11/2016).
KH Luthfi menegaskan, konstitusi tersebut memperkuat konsepsi bahwa Indonesia bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Fenomena yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menurutnya belum masuk kategori penistaan agama.
“Para tokoh ulama dan masyarakat hendaknya bijaksana dalam menyikapi persoalan tersebut, lantaran rentan dijadikan kepentingan momentum adu domba menjelang ajang politis," terangnya.
Pihaknya sepakat pada 4 November para ulama dan santri menggelar istigasah di tempat masing-masing dan tidak berangkat ke Jakarta.
Sementara itu, KH Mukhsin Aziz mengatakan, adanya perspektif dari beberapa ulama yang ada di Kabupaten Pangandaran merupakan hal yang biasa dan tidak untuk dijadikan permusuhan.
“Kami sudah terbiasa dengan perbedaan, tetapi perbedaan di antara kami tidak untuk memecah belah pemahamaan dan akidah umat,” kata KH Mukhsin.
KH Mukhsin berharap, hasil kesepakatan para ulama di Pangandaran bisa dijadikan sebagai referensi para ulama di Jawa Barat dan memilih tidak berangkat ke Jakarta karena lebih banyak mudaratnya.
Ketua FPBN KH Lutfi Fauzi mengatakan, Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Hal itu tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
“Untuk itu negara menjamin agar sistem demokrasi berjalan tertib dengan istilah lain berdasarkan atas aturan hukum,” kata KH Luthfi, kepada wartawan, Rabu (2/11/2016).
KH Luthfi menegaskan, konstitusi tersebut memperkuat konsepsi bahwa Indonesia bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Fenomena yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menurutnya belum masuk kategori penistaan agama.
“Para tokoh ulama dan masyarakat hendaknya bijaksana dalam menyikapi persoalan tersebut, lantaran rentan dijadikan kepentingan momentum adu domba menjelang ajang politis," terangnya.
Pihaknya sepakat pada 4 November para ulama dan santri menggelar istigasah di tempat masing-masing dan tidak berangkat ke Jakarta.
Sementara itu, KH Mukhsin Aziz mengatakan, adanya perspektif dari beberapa ulama yang ada di Kabupaten Pangandaran merupakan hal yang biasa dan tidak untuk dijadikan permusuhan.
“Kami sudah terbiasa dengan perbedaan, tetapi perbedaan di antara kami tidak untuk memecah belah pemahamaan dan akidah umat,” kata KH Mukhsin.
KH Mukhsin berharap, hasil kesepakatan para ulama di Pangandaran bisa dijadikan sebagai referensi para ulama di Jawa Barat dan memilih tidak berangkat ke Jakarta karena lebih banyak mudaratnya.
(san)
