Penanganan Banjir di Bandung Raya Tumpang Tindih
Penanganan Banjir di Bandung Raya Tumpang Tindih
A
A
A
BANDUNG - Kebijakan penanganan banjir di kawasan Bandung Raya mendapat perhatian serius dari Pemprov Jawa Barat. Sebab selama ini penanganan banjir tumpang-tindih karena masing-masing pihak memiliki kebijakan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Pemprov Jawa Barat pun membentuk rencana aksi multipihak implementasi pekerjaan (RAMIP). Di dalamnya terdapat berbagai unsur mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
"Ini kita akan bentuk RAMIP dengan skala prioritas jangka pendek ini apa yang bisa dikerjakan baik oleh pemerintah pusat, provisini, dan kabupaten/kota soal beberapa lokasi banjir yang sekarang ini terus-menerus terjadi," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (1/11/2016).
Dengan adanya RAMIP, pementaan rencana, penanggulangan banjir, hingga beragam antisipasi bisa lebih terkoordinir. Sehingga diharapkan tidak ada lagi tumpang-tindih kebijakan.
"Tumpang-tindih ini karena enggak ada komunikasi baik dari pusat sampai daerah. Urusan negeri ini komunikasi problemnya," ujar Deddy.
Rencananya pada 10 November 2014, semua pihak yang terlibat dalam RAMIP akan berkumpul untuk merumuskan beragam persoalan terkait banjir, mulai dari banjir di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, hingga Kabupaten Sumedang.
"Untuk jangka pendek ini (akan dibahas lebih lanjut) apa yang bisa dikerjakan satu-dua tahun ke depan sehingga fokus pada titik-titik tertentu di lokasi yang perlu ditangani lebih cepat. Waktu juga harus jelas agar penganggarannya tepat," jelasnya.
Selain itu, pembagian tugas juga akan lebih diperjelas. Sehingga mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga daerah akan memiliki tugas masing-masing agar penanganan banjir bisa segera teratasi dan tidak terjadi lagi.
"Kita ingin apa yang kita kerjakan ini menyeluruh, terintegrasi, dan komprehensif," ucap Deddy.
Deddy menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan anggaran cukup besar untuk penanganan banjir. Tapi ia belum tahu persis angka detail anggarannya. "Ada anggarannya triliunan," tandasnya.
Pemprov Jawa Barat pun membentuk rencana aksi multipihak implementasi pekerjaan (RAMIP). Di dalamnya terdapat berbagai unsur mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
"Ini kita akan bentuk RAMIP dengan skala prioritas jangka pendek ini apa yang bisa dikerjakan baik oleh pemerintah pusat, provisini, dan kabupaten/kota soal beberapa lokasi banjir yang sekarang ini terus-menerus terjadi," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (1/11/2016).
Dengan adanya RAMIP, pementaan rencana, penanggulangan banjir, hingga beragam antisipasi bisa lebih terkoordinir. Sehingga diharapkan tidak ada lagi tumpang-tindih kebijakan.
"Tumpang-tindih ini karena enggak ada komunikasi baik dari pusat sampai daerah. Urusan negeri ini komunikasi problemnya," ujar Deddy.
Rencananya pada 10 November 2014, semua pihak yang terlibat dalam RAMIP akan berkumpul untuk merumuskan beragam persoalan terkait banjir, mulai dari banjir di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, hingga Kabupaten Sumedang.
"Untuk jangka pendek ini (akan dibahas lebih lanjut) apa yang bisa dikerjakan satu-dua tahun ke depan sehingga fokus pada titik-titik tertentu di lokasi yang perlu ditangani lebih cepat. Waktu juga harus jelas agar penganggarannya tepat," jelasnya.
Selain itu, pembagian tugas juga akan lebih diperjelas. Sehingga mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga daerah akan memiliki tugas masing-masing agar penanganan banjir bisa segera teratasi dan tidak terjadi lagi.
"Kita ingin apa yang kita kerjakan ini menyeluruh, terintegrasi, dan komprehensif," ucap Deddy.
Deddy menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan anggaran cukup besar untuk penanganan banjir. Tapi ia belum tahu persis angka detail anggarannya. "Ada anggarannya triliunan," tandasnya.
(nag)
Explore More