Kinerja Disorot Dewan, Konsultan di Pangandaran Salahkan Kontraktor
A
A
A
PANGANDARAN - Tudingan Dewan terhadap buruknya kinerja konsultan pembangunan di Pangandaran mengundang reaksi dari kalangan konsultan. Salah seorang konsultan yang minta namnya dirahasiakan menyebut kinerja konsultan sudah maksimal dalam melakukan perencanaan dan pengawasan di sejumlah lokasi proyek pembangunan jasa kontruksi, namun di lapangan banyak kontraktor yang nakal dan tidak mengikuti aturan yang ada.
"Sebenarnya kami sudah bekerja maksimal sesuai tupoksi konsultan, tetapi saat melakukan pembenahan pekerjaan ke kontraktor banyak kontraktor yang tidak mengindahkan," katanya.
Bahkan beberapa kontraktor sering berdalih dengan berbagai alasan dan melakukan pekerjaan semaunya.
"Kinerja konsultan itu kalau melakukan pembenahan ke kontraktor selalu disertai dokumen foto dan dokumen intruksi, persoalan kontraktor menindaklanjuti dan tidaknya dokumen intruksi tersebut bukan urusan konsultan," sebutnya.
Dia juga menambaahkan, setelah dokumen intruksi tersebut dikeluarkan terkadang beberapa kontraktor ada yang membenarkan pekerjaan dan ada yang tidak.
Sebelumnya Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Iwan M Ridwan mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi internal, buruknya proyek infrastruktur dikarenakan beberapa faktor, diantaranya kurang tepatnya perencanaan dan sistem pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan tidak maksimal.
"Sebenarnya kami sudah bekerja maksimal sesuai tupoksi konsultan, tetapi saat melakukan pembenahan pekerjaan ke kontraktor banyak kontraktor yang tidak mengindahkan," katanya.
Bahkan beberapa kontraktor sering berdalih dengan berbagai alasan dan melakukan pekerjaan semaunya.
"Kinerja konsultan itu kalau melakukan pembenahan ke kontraktor selalu disertai dokumen foto dan dokumen intruksi, persoalan kontraktor menindaklanjuti dan tidaknya dokumen intruksi tersebut bukan urusan konsultan," sebutnya.
Dia juga menambaahkan, setelah dokumen intruksi tersebut dikeluarkan terkadang beberapa kontraktor ada yang membenarkan pekerjaan dan ada yang tidak.
Sebelumnya Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Iwan M Ridwan mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi internal, buruknya proyek infrastruktur dikarenakan beberapa faktor, diantaranya kurang tepatnya perencanaan dan sistem pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan tidak maksimal.
(nag)