Dewan Nilai Kinerja Konsultan Pembangunan di Pangandaran Buruk

PANGANDARAN - Buruknya sejumlah hasil pekerjaan yang dikerjakan rekanan jasa kontruksi dibeberapa lokasi diduga karena jeleknya kinerja konsultan perencanaan dan konsultan pengawas.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Iwan M Ridwan mengatakan, pihaknya banyak menerima laporan buruknya pengerjaan infrastruktur yang dikerjakan oleh rekanan.

"Berdasarkan hasil evaluasi internal, buruknya proyek infrastruktur dikarenakan kurang tepatnya perencanaan sistem pengadaan barang dan jasa yang tidak dilaksanakan maksimal," kata Iwan.

Masih dikatakan Iwan, selain itu pelaksanaan pengerjaan proyek banyak terjadi kecurangan dari pihak rekanan dan lemahnya pengawasan dari pihak konsultan.

"Harusnya konsultan perencanaan tidak boleh asal-asalan dalam merencanakan suatu pekerjaan dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus jeli dalam menentukan pemenang tender," tambahnya.

Selain itu Iwan menambahkan, beberapa kejadian banyak rekanan yang melakukan penawaran tidak wajar (jumping) tetapi dimenangkan dalam proses lelang.

"Banyak rekanan saat mengikuti proses lelang melampirkan sertifikat tenaga ahli, namun kenyataan di lapangan tidak ditemukan tenaga ahli tersebut. Bahkan di sejumlah lokasi pekerjaan sering terjadi tenaga ahli yang tidak memahami gambar," paparnya.

Iwan berharap, konsultan pengawas bekerja secara maksimal karena sudah dibayar, namun kenyataan dilapangan banyak konsultan tidak pernah ada dilapangan.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pangandaran Wowo Kustiwa berharap konsultan pengawas jangan hanya datang di awal dan diakhir pekerjaan saja.

"Sudah rahasia umum pihak konsultan datang ketika aanwizing dan saat pemeriksaan akhir saja, harusnya pengawas setiap hari harus ada di tempat proyek," singkat Wowo.