PKB Dorong Bawaslu Jakarta Maksimal Tangani Pemilih 'Siluman'
Selasa, 18 Oktober 2016 - 23:04 WIB
PKB Dorong Bawaslu Jakarta Maksimal Tangani Pemilih 'Siluman'
A
A
A
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta bekerja maksimal menangani dugaan pemilih siluman di Pilgub DKI Jakarta 2017. Pasalnya, kecurangan pada Pilgub DKI Jakarta sebagai barometer nasional dapat merusak tatanan demokrasi di tanah air.
"Bawaslu harus bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan yang justru merugikan seluruh warga," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Daniel Johan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/10/2016).
Bawaslu DKI Jakarta juga dinilai wajib menindak tegas setiap temuan dugaan kecurangan yang dilakukan pasangan cagub dki. "Bawaslu wajib menindak jika ditemukan bukti-bukti adanya kecurangan," tutur anggota Komisi IV DPR ini.
Selain itu, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta serta perangkat RT/RW diminta mengawasi dugaan persoalan itu sebelum Daftar Pemilih Tetap Pilgub DKI Jakarta 2017 ditetapkan. "KPU juga harus mengawal dalam penetapan DPT dan RT/RW harus bekerja keras untuk mengawasi ini," katanya. (Baca: Relawan Temukan Dugaan Pengerahan Pemilih 'Siluman' di Pilgub DKI)
Diketahui, dugaan pengerahan pemilih siluman untuk memenangkan pasangan petahana Gubernur dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017 tercium. Adalah Pasukan Relawan Anis-Sandi Untuk Jakarta (PARAS JAKARTA) yang mendapatkan informasi itu.
Adapun Modus yang dilakukan antara lain dengan mendaftarkan para penduduk pendatang yang tidak memiliki KTP DKI dan bukan Warga Jakarta, tetapi tinggal dan bekerja di Jakarta sehingga terjadi ledakan daftar pemilih tetap.
"Bawaslu harus bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan yang justru merugikan seluruh warga," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Daniel Johan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/10/2016).
Bawaslu DKI Jakarta juga dinilai wajib menindak tegas setiap temuan dugaan kecurangan yang dilakukan pasangan cagub dki. "Bawaslu wajib menindak jika ditemukan bukti-bukti adanya kecurangan," tutur anggota Komisi IV DPR ini.
Selain itu, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta serta perangkat RT/RW diminta mengawasi dugaan persoalan itu sebelum Daftar Pemilih Tetap Pilgub DKI Jakarta 2017 ditetapkan. "KPU juga harus mengawal dalam penetapan DPT dan RT/RW harus bekerja keras untuk mengawasi ini," katanya. (Baca: Relawan Temukan Dugaan Pengerahan Pemilih 'Siluman' di Pilgub DKI)
Diketahui, dugaan pengerahan pemilih siluman untuk memenangkan pasangan petahana Gubernur dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017 tercium. Adalah Pasukan Relawan Anis-Sandi Untuk Jakarta (PARAS JAKARTA) yang mendapatkan informasi itu.
Adapun Modus yang dilakukan antara lain dengan mendaftarkan para penduduk pendatang yang tidak memiliki KTP DKI dan bukan Warga Jakarta, tetapi tinggal dan bekerja di Jakarta sehingga terjadi ledakan daftar pemilih tetap.
(ysw)
