Kurang Personel, Normalisasi Sulit Dirampungkan Tepat Waktu
Kamis, 29 September 2016 - 20:28 WIB
Kurang Personel, Normalisasi Sulit Dirampungkan Tepat Waktu
A
A
A
JAKARTA - Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengaku sulit untuk bekerja 21 jam sehari mengingat jumlah personel yang dimilikinya terbatas. Ini terkait dengan keinginan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) yang meminta progres pekerjaan normalisasi dikebut sehari selama 21 jam.
"Satgas biru kami berjumlah 2.127 secara keseluruhan jika dibagi dua untuk pekerjaan normalisasi, kemudian satgas penjaga pompa yang bekerja 24 jam saja belum lagi untuk yang di kelurahan tentunya logika sangat terbatas," ujar Teguh di Lantai 22 Blok G Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2016).
Idealnya, lanjut Teguh per wilayah kota administratif didiami 500 personel satgas Dinas Tata Air. Hal ini sudah dia utarakan kepada Ahok.
Mantan Camat Pulogadung itu mengklaim berjanji tetap akan berjalan meski kekurangan personel. Saat ini Teguh tengah menunggu tahapan Bappeda DKI Jakarta yang tengah menghitung kebutuhan satgas atau pekerja harian lepas (PHL) di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Jadi kita tunggu saja dari Bappeda, kami sudah mengusulkan penambahan karena jujur saja kurang namun Pak Gubernur minta saya untuk pengerukan kali 21 jam, harus tambah tenaga," tukasnya.
"Satgas biru kami berjumlah 2.127 secara keseluruhan jika dibagi dua untuk pekerjaan normalisasi, kemudian satgas penjaga pompa yang bekerja 24 jam saja belum lagi untuk yang di kelurahan tentunya logika sangat terbatas," ujar Teguh di Lantai 22 Blok G Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2016).
Idealnya, lanjut Teguh per wilayah kota administratif didiami 500 personel satgas Dinas Tata Air. Hal ini sudah dia utarakan kepada Ahok.
Mantan Camat Pulogadung itu mengklaim berjanji tetap akan berjalan meski kekurangan personel. Saat ini Teguh tengah menunggu tahapan Bappeda DKI Jakarta yang tengah menghitung kebutuhan satgas atau pekerja harian lepas (PHL) di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Jadi kita tunggu saja dari Bappeda, kami sudah mengusulkan penambahan karena jujur saja kurang namun Pak Gubernur minta saya untuk pengerukan kali 21 jam, harus tambah tenaga," tukasnya.
(ysw)
