Keluarga Korban JPO Pasar Minggu Bisa Laporkan Pemprov ke Polisi
Selasa, 27 September 2016 - 10:03 WIB
Keluarga Korban JPO Pasar Minggu Bisa Laporkan Pemprov ke Polisi
A
A
A
JAKARTA - Keluarga korban ambruknya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan bisa melaporkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI ke polisi. Karena, Pemprov DKI dinilai lalai dalam memeliharan JPO yang menjadi tanggung jawabnya.
"Kami mendukung keluarga korban untuk melaporkan Pemprov DKI ke pihak kepolisian karena itu bukan bencana alam. Tapi itukan kelalaian Pemprov DKI Jakarta," kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan di Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Edison menjelaskan, JPO adalah fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewajiban pemerintah. Maka itu, Pemprov harus merawat fasilitas tersebut secara berkala.
"Pemprov DKI atau pejabat yang berwenang dapat dijerat dengan Pasal 359 KUHP, karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kemudian, Pasal 274 UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga mengatur tentang perbuatan itu," tegasnya.
Edison juga menjelaskan, seharusnya fasilitas umum seperti JPO sudah memiliki jadwal pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara rutin. Bahkan, jauh sebelumnya sudah harus diketahui usia bangunan JPO untuk diperbaiki atau diganti.
"Seharusnya, jika Pemprov DKI sudah mengetahui kondisi JPO, langsung memberikan peringatan atau tanda isyarat agar masyarakat tidak menggunakan JPO tersebut. Faktanya, JPO rubuh dan menelan korban jiwa, Pemprov DKI baru bereaksi akan membenahi JPO di Jakarta," keluhnya.
Maka itu, kata dia, ITW meminta pihak kepolisian untuk memeriksa dinas terkait, apakah anggaran perawatan JPO sudah digunakan atau belum. Karena, jika anggaran perawatan JPO sudah dipakai tapi nyatanya belum, hal itu bisa dikenakan dengan tindak pidana korupsi (tipikor).
Selain itu, dia juga meminta, agara robohnya JPO Pasar Minggu menjadi pelajaran untuk Pemprov DKI lebih cekatan dalam merawat fasilitas umum tersebut.
"Kami mendukung keluarga korban untuk melaporkan Pemprov DKI ke pihak kepolisian karena itu bukan bencana alam. Tapi itukan kelalaian Pemprov DKI Jakarta," kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan di Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Edison menjelaskan, JPO adalah fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewajiban pemerintah. Maka itu, Pemprov harus merawat fasilitas tersebut secara berkala.
"Pemprov DKI atau pejabat yang berwenang dapat dijerat dengan Pasal 359 KUHP, karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kemudian, Pasal 274 UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga mengatur tentang perbuatan itu," tegasnya.
Edison juga menjelaskan, seharusnya fasilitas umum seperti JPO sudah memiliki jadwal pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara rutin. Bahkan, jauh sebelumnya sudah harus diketahui usia bangunan JPO untuk diperbaiki atau diganti.
"Seharusnya, jika Pemprov DKI sudah mengetahui kondisi JPO, langsung memberikan peringatan atau tanda isyarat agar masyarakat tidak menggunakan JPO tersebut. Faktanya, JPO rubuh dan menelan korban jiwa, Pemprov DKI baru bereaksi akan membenahi JPO di Jakarta," keluhnya.
Maka itu, kata dia, ITW meminta pihak kepolisian untuk memeriksa dinas terkait, apakah anggaran perawatan JPO sudah digunakan atau belum. Karena, jika anggaran perawatan JPO sudah dipakai tapi nyatanya belum, hal itu bisa dikenakan dengan tindak pidana korupsi (tipikor).
Selain itu, dia juga meminta, agara robohnya JPO Pasar Minggu menjadi pelajaran untuk Pemprov DKI lebih cekatan dalam merawat fasilitas umum tersebut.
(mhd)
