Kades Baturan Ancam Segel Sekolah karena Tolak Terima Warganya
Senin, 29 Agustus 2016 - 16:07 WIB
Kades Baturan Ancam Segel Sekolah karena Tolak Terima Warganya
A
A
A
KARANGANYAR - Para Guru dan Siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Colomadu, resah dengan ancaman dari Pemerintah Desa Baturan yang bakal menyegel sekolah tersebut.
Aksi penyegelan dilakukan seagai bentuk protes Pemerintah Desa karena lima warganya tak diterima di sekolah tersebut.
Kepala SMAN Colomadu, Bambang S Maladi, mengatakan sejak Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Online berakhir beberapa waktu lalu Pemerintah Desa langsung melancarkan protes.
Menurutnya mereka memprotes Karena banyak warganya yang tidak diterima menjadi siswa baru di sekolah tersebut.
Kemudian mereka meminta kelonggaran kepada sekolah untuk menerima siswa tersebut jika tidak maka sekolah akan disegel dan perpanjangan sewa tanah untuk sekolah itu tidak bisa diperpanjang di tahun mendatang.
Meski Pemerintah Desa melancarkan protes, sekolah tetap tidak bisa menerima siswa tersebut dikarenakan nilai mereka tidak sesuai dengan passing grid yang ditentukan.
Apalagi dalam ketentuan diatur bahwa sekolah dilarang menerima siswa titipan atau siswa yang tidak melalui proses PPDB Online.
Jawaban dari pihak sekolah itu tetap tidak diterima dan pemerintah desa tetap mengancam akan memutus kontrak atas sewa lahan tersebut.
Kondisi itu sempat membuat kegiatan belajar mengajar di sekolah itu terganggu. Para siswa dan guru resah jika sewaktu-waktu sekolah mereka disegel dan tidak ada tempat lagi untuk belajar.
"Kondisi itu berjalan berlarut-larut, sejak pendaftaran hingga saat ini dan pemerintah desa tetap bersikukuh agar warga mereka diterima," ucapnya, Senin (29/8) siang.
Ia mengaku sempat meminta solusi kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Namun berbagai solusi tetap ditolak oleh pemerintah desa dan saat ini ditawarkan solusi terakhir bahwa para siswa yang tidak diterima itu bakal diterima menjadi siswa pindahan saat semester satu berakhir mendatang.
Untuk saat ini mereka diminta untuk bersekolah di tempat lain terlebih dahuku, jika memang nantinya tidak ada biaya mereka bakal dibantu oleh pemerintah.
"Jumlah siswa yang tidak diterima ada lima, solusi yang kami tawarkan seperti itu apakah mau menerima atau tidak," ucapnya.
Sementara itu para siswa SMA N Colomadu mengaku siap pasang badan jika sekolah mereka jadi disegel. Mereka mengaku tidak akan tinggal diam dan akan melancarkan aksi demo kepada pemerintah Desa Baturan.
"Kami itu mau belajar dengan baik-baik, jangan sampai sekolah kami disegel hanya karena lima orang tidak diterima karena nilainya tidak mencukupi," ucap salah seorang pengurus OSIS Arung Suganda.
Sementara itu Kepala Desa baturan Suseno, membenarkan jika hendak memutus kontrak Sewa Tanah yang saat ini didirikan bangunan SMA N Colomadu.
Menurutnya tanah tersebut merupakan tanah kas desa dan bisa sewaktu-waktu dievaluasi kontraknya karena berbagai hal. Namun karena solusi untuk lima warganya sudah terpenuhi, pihaknya mengurungkan niat tersebut dan tidak akan menyegel sekolah.
"Dahulu hendak kami segel karena belum ada solusi, namun karena sekerang solusinya sudah ada maka kontrak tersebut tidak akan kami tinjau ulang," pungkasnya.
Aksi penyegelan dilakukan seagai bentuk protes Pemerintah Desa karena lima warganya tak diterima di sekolah tersebut.
Kepala SMAN Colomadu, Bambang S Maladi, mengatakan sejak Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Online berakhir beberapa waktu lalu Pemerintah Desa langsung melancarkan protes.
Menurutnya mereka memprotes Karena banyak warganya yang tidak diterima menjadi siswa baru di sekolah tersebut.
Kemudian mereka meminta kelonggaran kepada sekolah untuk menerima siswa tersebut jika tidak maka sekolah akan disegel dan perpanjangan sewa tanah untuk sekolah itu tidak bisa diperpanjang di tahun mendatang.
Meski Pemerintah Desa melancarkan protes, sekolah tetap tidak bisa menerima siswa tersebut dikarenakan nilai mereka tidak sesuai dengan passing grid yang ditentukan.
Apalagi dalam ketentuan diatur bahwa sekolah dilarang menerima siswa titipan atau siswa yang tidak melalui proses PPDB Online.
Jawaban dari pihak sekolah itu tetap tidak diterima dan pemerintah desa tetap mengancam akan memutus kontrak atas sewa lahan tersebut.
Kondisi itu sempat membuat kegiatan belajar mengajar di sekolah itu terganggu. Para siswa dan guru resah jika sewaktu-waktu sekolah mereka disegel dan tidak ada tempat lagi untuk belajar.
"Kondisi itu berjalan berlarut-larut, sejak pendaftaran hingga saat ini dan pemerintah desa tetap bersikukuh agar warga mereka diterima," ucapnya, Senin (29/8) siang.
Ia mengaku sempat meminta solusi kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Namun berbagai solusi tetap ditolak oleh pemerintah desa dan saat ini ditawarkan solusi terakhir bahwa para siswa yang tidak diterima itu bakal diterima menjadi siswa pindahan saat semester satu berakhir mendatang.
Untuk saat ini mereka diminta untuk bersekolah di tempat lain terlebih dahuku, jika memang nantinya tidak ada biaya mereka bakal dibantu oleh pemerintah.
"Jumlah siswa yang tidak diterima ada lima, solusi yang kami tawarkan seperti itu apakah mau menerima atau tidak," ucapnya.
Sementara itu para siswa SMA N Colomadu mengaku siap pasang badan jika sekolah mereka jadi disegel. Mereka mengaku tidak akan tinggal diam dan akan melancarkan aksi demo kepada pemerintah Desa Baturan.
"Kami itu mau belajar dengan baik-baik, jangan sampai sekolah kami disegel hanya karena lima orang tidak diterima karena nilainya tidak mencukupi," ucap salah seorang pengurus OSIS Arung Suganda.
Sementara itu Kepala Desa baturan Suseno, membenarkan jika hendak memutus kontrak Sewa Tanah yang saat ini didirikan bangunan SMA N Colomadu.
Menurutnya tanah tersebut merupakan tanah kas desa dan bisa sewaktu-waktu dievaluasi kontraknya karena berbagai hal. Namun karena solusi untuk lima warganya sudah terpenuhi, pihaknya mengurungkan niat tersebut dan tidak akan menyegel sekolah.
"Dahulu hendak kami segel karena belum ada solusi, namun karena sekerang solusinya sudah ada maka kontrak tersebut tidak akan kami tinjau ulang," pungkasnya.
(nag)
