Pengamat: Ahok Berani Tidak Bongkar Bangunan di Kemang
Senin, 29 Agustus 2016 - 11:14 WIB
Pengamat: Ahok Berani Tidak Bongkar Bangunan di Kemang
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta harus berani menyegel hingga membongkar bangunan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, yang menyalahi aturan. Pasalnya, salat satu penyebab banjir di Kemang ialah perubahan peruntukan bangunan di kawasan tersebut.
"Kemang ini contoh kemaruklah, bagaimana terjadinya pemutihan yang salah," ungkap pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna pada Sindonews, Senin (29/8/2016). Menurut Yayat, Kemang itu dahulunya kawasan perumahan dan pemukiman, tapi kawasan tersebut berubah karena adanya pembiaran pula dari Pemprov DKI Jakarta.
Pelan-pelan kawasan itu pun menjadi kawasan komersial dan bisnis.
Yayat menerangkan, akibat adanya perubahan tata ruang itu, Kemang tak lagi menjadi kawasan pendukung untuk menghadapi intensitas air yang tinggi akibat hujan dan banjir. Selain itu, Kemang pun sejatinya tak cocok dijadikan kawasan komersil dan bisnis karena jalanannya yang sempit, apalagi saat sekarang yang sumber resapannya itu telah hilang.
"Itulah buah hasil dari pelanggaran tata ruang di Kemang," imbuhnya.
Maka itu, tambah Yayat, Pemprov DKI harus menata bangunan-bangunan yang melanggar dan tak sesuai izin di kawasan Kemang tersebut.
Bahkan, jika ada bangunan yang tak berizin dan ber-IMB itu harus disegel. Apalagi bangunan yang merusak lingkungan tersebut
"Berani tidak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segel bangunan atau kegiatan usaha yang tak ada izin dan IMB-nya. Artinya ditutup saja kawasan yang merusak itu. Berani tidak lakukan penyegelan? Ya, harus berani dong," jelasnya.
"Masak Ahok bisa dan berani menggusur serta memindahkan yang dipinggir sungai, sedang di Kemang tidak. Ya harus berani dong untuk tegakkan tata ruang dan menutup bangunan yang izinya tak sesuai dan tak ada IMB-nya," tutupnya.
Yayat pun menyarankan, Pemprov DKI untuk mengaudit kembali bangunan yang melanggar dan mewajibkan tiap bangunan membuat sumur resapan di Kemang, Jakarta Selatan.
"Periksa yang berikan izin peruntukan itu karena dahulu banyak bangunan yang disegel tapi bisa berkembang kembali. Periksa dan audit kembali, mana bangunan yang tak ada IMB-nya. Kalau itu ditemukan ada bangunan melanggar selidiki siapa orangnya," ujarnya.
"Kemang ini contoh kemaruklah, bagaimana terjadinya pemutihan yang salah," ungkap pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna pada Sindonews, Senin (29/8/2016). Menurut Yayat, Kemang itu dahulunya kawasan perumahan dan pemukiman, tapi kawasan tersebut berubah karena adanya pembiaran pula dari Pemprov DKI Jakarta.
Pelan-pelan kawasan itu pun menjadi kawasan komersial dan bisnis.
Yayat menerangkan, akibat adanya perubahan tata ruang itu, Kemang tak lagi menjadi kawasan pendukung untuk menghadapi intensitas air yang tinggi akibat hujan dan banjir. Selain itu, Kemang pun sejatinya tak cocok dijadikan kawasan komersil dan bisnis karena jalanannya yang sempit, apalagi saat sekarang yang sumber resapannya itu telah hilang.
"Itulah buah hasil dari pelanggaran tata ruang di Kemang," imbuhnya.
Maka itu, tambah Yayat, Pemprov DKI harus menata bangunan-bangunan yang melanggar dan tak sesuai izin di kawasan Kemang tersebut.
Bahkan, jika ada bangunan yang tak berizin dan ber-IMB itu harus disegel. Apalagi bangunan yang merusak lingkungan tersebut
"Berani tidak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segel bangunan atau kegiatan usaha yang tak ada izin dan IMB-nya. Artinya ditutup saja kawasan yang merusak itu. Berani tidak lakukan penyegelan? Ya, harus berani dong," jelasnya.
"Masak Ahok bisa dan berani menggusur serta memindahkan yang dipinggir sungai, sedang di Kemang tidak. Ya harus berani dong untuk tegakkan tata ruang dan menutup bangunan yang izinya tak sesuai dan tak ada IMB-nya," tutupnya.
Yayat pun menyarankan, Pemprov DKI untuk mengaudit kembali bangunan yang melanggar dan mewajibkan tiap bangunan membuat sumur resapan di Kemang, Jakarta Selatan.
"Periksa yang berikan izin peruntukan itu karena dahulu banyak bangunan yang disegel tapi bisa berkembang kembali. Periksa dan audit kembali, mana bangunan yang tak ada IMB-nya. Kalau itu ditemukan ada bangunan melanggar selidiki siapa orangnya," ujarnya.
(whb)
