Penolakan Warga Terhadap Ahok Harus Jadi Masukan PDIP
Jum'at, 26 Agustus 2016 - 03:50 WIB
Penolakan Warga Terhadap Ahok Harus Jadi Masukan PDIP
A
A
A
JAKARTA - Berbagai penolakan terhadap calon petahanan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus bermunculan. Penolakan merupakan demokrasi yang harus dijadikan input agar menghasilkan output yang terbaik.
Ketua Plt DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Bambang DH mengatakan, kedatangan para demontran ke DPP ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dari beberapa kelompok warga yang sudah tergusur dan masyarakat lain yang merasa terancam. Bambang pun mengakui bila aksi penolakan ini bukanlah kali pertamanya.
Bahkan, ditubuh internal DPD PDI Perjuangan saja, penolakan sudah sangat kencang. Namun, kata dia, PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung sebagai cagub dan cawagub DKI Jakarta 2017.
"Ini merupakan dinamika. Aspirasi ini akan kami sampaikan pada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri," kata Bambang usai menemui demonstran anti-Ahok di depan Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Kamis, 25 Agustus 2016 kemarin.
Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, penolakan-penolakan terhadap Ahok yang terjadi baik di internail partai ataupun lapisan warga merupakan sebuah demokrasi. Termasuk penolakan agar PDI Perjuangan tidak mendukung Ahok-Djarot ditengah adanya isu bila kemungkinan besar partai pemenang tersebut mendukung mereka.
Apalagi, Ahok terus mengklaim dan merengek meminta dukungan PDI Perjuangan. "Penolakan dan dukungan merupakan demokrasi. Memang penolakan yang terjadi saat ini terhadap Ahok sangat kencang. Wajar saja, yang penting tidak anarkis," ujarnya.
Emrus menuturkan, dalam komunikasi politik, penolakan atau dukungan merupakan sebuah output agar dapat menghasilkan input yang maksimal. Misalnya, saja aksi penolakan kepada PDI Perjuangan agar tidak mendukung Ahok, baik itu dari internal ataupun dari eksternal.
Seharusnya, PDI Perjuangan menjadikan penolakan tersebut sebagai masukan dan meredamnya dengan tidak memunculkan nama Ahok-Djarot terlebih dahulu. Kemudian, lanjut Emrus, untuk memastikan benar atau tidaknya penolakan murni dari warga dan tidak ditunggangi, PDI Perjuangan harus mengkajinya dari berbagai sisi.
"PDI Perjuangan itu kan partai pemenang yang 70% kadernya sangat loyal. Idealnya mereka memang harus mencalonkan kadernya sendiri. Jadi wajar banyak penolakan, apalagi Ahok tidak bisa berkomunikasi dengan baik kepada warga," pungkasnya.
Ketua Plt DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Bambang DH mengatakan, kedatangan para demontran ke DPP ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dari beberapa kelompok warga yang sudah tergusur dan masyarakat lain yang merasa terancam. Bambang pun mengakui bila aksi penolakan ini bukanlah kali pertamanya.
Bahkan, ditubuh internal DPD PDI Perjuangan saja, penolakan sudah sangat kencang. Namun, kata dia, PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung sebagai cagub dan cawagub DKI Jakarta 2017.
"Ini merupakan dinamika. Aspirasi ini akan kami sampaikan pada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri," kata Bambang usai menemui demonstran anti-Ahok di depan Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Kamis, 25 Agustus 2016 kemarin.
Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, penolakan-penolakan terhadap Ahok yang terjadi baik di internail partai ataupun lapisan warga merupakan sebuah demokrasi. Termasuk penolakan agar PDI Perjuangan tidak mendukung Ahok-Djarot ditengah adanya isu bila kemungkinan besar partai pemenang tersebut mendukung mereka.
Apalagi, Ahok terus mengklaim dan merengek meminta dukungan PDI Perjuangan. "Penolakan dan dukungan merupakan demokrasi. Memang penolakan yang terjadi saat ini terhadap Ahok sangat kencang. Wajar saja, yang penting tidak anarkis," ujarnya.
Emrus menuturkan, dalam komunikasi politik, penolakan atau dukungan merupakan sebuah output agar dapat menghasilkan input yang maksimal. Misalnya, saja aksi penolakan kepada PDI Perjuangan agar tidak mendukung Ahok, baik itu dari internal ataupun dari eksternal.
Seharusnya, PDI Perjuangan menjadikan penolakan tersebut sebagai masukan dan meredamnya dengan tidak memunculkan nama Ahok-Djarot terlebih dahulu. Kemudian, lanjut Emrus, untuk memastikan benar atau tidaknya penolakan murni dari warga dan tidak ditunggangi, PDI Perjuangan harus mengkajinya dari berbagai sisi.
"PDI Perjuangan itu kan partai pemenang yang 70% kadernya sangat loyal. Idealnya mereka memang harus mencalonkan kadernya sendiri. Jadi wajar banyak penolakan, apalagi Ahok tidak bisa berkomunikasi dengan baik kepada warga," pungkasnya.
(ysw,ars)
