Gerindra Sebut Ahok Sudah Mulai Kampanye
Selasa, 23 Agustus 2016 - 04:20 WIB
Gerindra Sebut Ahok Sudah Mulai Kampanye
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mengkritisi pernyataan calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait keengganan cuti kampanye pada Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra Syarif mengungkapkan, saat ini tidak bisa dipungkiri jika Ahok sebenarnya sudah memulai berkampanye. Bahkan saat Ahok memberi alasan untuk menguji materi Undang-Undang Pilkada di Mahakamah Konstitusi (MK) juga bagian dari kampanye.
"Ahok belum apa-apa sudah kampanye kok. Bagaimana dia janji tidak mau kampanye," ungkap Syarif saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin, 22 Agustus 2016 kemarin.
Salah satu alasan yang dikritisi oleh Syarif yaitu, Ahok menyebut ingin tidak cuti untuk mengawal pembahasan APBD DKI 2017 demi kepentingan rakyat. Padahal, kata Syarif, di setiap Pilkada selalu ada mekanisme dari Kementerian Dalam Negeri untuk menggantikan kerja sementara calon petahana.
"Di negara ini ada mekanisme, dan biasanya Mendagri memutuskan menunjuk Pelaksana Tugas Gubernur (Plt). Lagi pula untuk membahas anggaran ada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), kenapa kok enggak bisa dipercaya?," ungkap dia.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra Syarif mengungkapkan, saat ini tidak bisa dipungkiri jika Ahok sebenarnya sudah memulai berkampanye. Bahkan saat Ahok memberi alasan untuk menguji materi Undang-Undang Pilkada di Mahakamah Konstitusi (MK) juga bagian dari kampanye.
"Ahok belum apa-apa sudah kampanye kok. Bagaimana dia janji tidak mau kampanye," ungkap Syarif saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin, 22 Agustus 2016 kemarin.
Salah satu alasan yang dikritisi oleh Syarif yaitu, Ahok menyebut ingin tidak cuti untuk mengawal pembahasan APBD DKI 2017 demi kepentingan rakyat. Padahal, kata Syarif, di setiap Pilkada selalu ada mekanisme dari Kementerian Dalam Negeri untuk menggantikan kerja sementara calon petahana.
"Di negara ini ada mekanisme, dan biasanya Mendagri memutuskan menunjuk Pelaksana Tugas Gubernur (Plt). Lagi pula untuk membahas anggaran ada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), kenapa kok enggak bisa dipercaya?," ungkap dia.
(whb)
