Polisi vs Satpol PP, Mendagri: Harus Dibuktikan Siapa yang Salah
Senin, 08 Agustus 2016 - 13:13 WIB
Polisi vs Satpol PP, Mendagri: Harus Dibuktikan Siapa yang Salah
A
A
A
SUMEDANG - Bentrokan antara polisi dan Satpol PP di Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (6/8/2016) malam hingga Minggu (7/8/2016) dini hari membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat suara.
Ia meminta pihak-pihak terkait segera membentuk tim investigasi terpadu, sehingga bisa diketahui dengan jelas duduk persoalan yang sesungguhnya dan siapa yang bersalah. (Baca juga: Seorang Polisi Tewas setelah Bentrok dengan Satpol PP).
"Kami minta segera dibentuk tim investigasi terpadu antara pemprov, TNI, dan kepolisian dengan dasar laporan CCTV yang ada. Harus dibuktikan siapa yang memang bersalah," kata Tjahjo di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (8/8/2016).
Menurutnya, hukum harus benar-benar ditegakkan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jangan sampai ada pembiaran karena dikhawatirkan berdampak buruk.
"Yang bersalah harus dikenakan sanksi karena sudah tidak etis kalau sesama aparat saling berkelahi, saling membunuh. Saya kira sudah tidak pada tempatnya," tegas Tjahjo.
Ia pun berharap kasus itu menjadi yang terakhir terjadi antara polisi dan Satpol PP. "Segera bentuk tim investigasi terpadu, dibuktikan siapa yang bersalah," cetusnya.
"Kalau tidak (segera diselesaikan), maka akan terjadi preseden (dampak buruk), dikit-dikit dirusak kantor, dikit-dikit dibunuh, dikit-dikit pengeroyokan. Padahal sesama aparat tugasnya melindungi masyarakat," tandas Tjahjo.
Ia meminta pihak-pihak terkait segera membentuk tim investigasi terpadu, sehingga bisa diketahui dengan jelas duduk persoalan yang sesungguhnya dan siapa yang bersalah. (Baca juga: Seorang Polisi Tewas setelah Bentrok dengan Satpol PP).
"Kami minta segera dibentuk tim investigasi terpadu antara pemprov, TNI, dan kepolisian dengan dasar laporan CCTV yang ada. Harus dibuktikan siapa yang memang bersalah," kata Tjahjo di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (8/8/2016).
Menurutnya, hukum harus benar-benar ditegakkan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jangan sampai ada pembiaran karena dikhawatirkan berdampak buruk.
"Yang bersalah harus dikenakan sanksi karena sudah tidak etis kalau sesama aparat saling berkelahi, saling membunuh. Saya kira sudah tidak pada tempatnya," tegas Tjahjo.
Ia pun berharap kasus itu menjadi yang terakhir terjadi antara polisi dan Satpol PP. "Segera bentuk tim investigasi terpadu, dibuktikan siapa yang bersalah," cetusnya.
"Kalau tidak (segera diselesaikan), maka akan terjadi preseden (dampak buruk), dikit-dikit dirusak kantor, dikit-dikit dibunuh, dikit-dikit pengeroyokan. Padahal sesama aparat tugasnya melindungi masyarakat," tandas Tjahjo.
(zik)
