Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School Bantah Kepemilikan Asing
Jum'at, 29 Juli 2016 - 21:46 WIB
Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School Bantah Kepemilikan Asing
A
A
A
YOGYAKARTA - Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School Yogyakarta membantah adanya keterkaitan mereka dengan organisasi yang diduga menjadi dalang dari kudeta di Turki. Pihak sekolah menegaskan yayasan yang menaungi lembaga pendidikan formal tersebut dikelola oleh warga negara Indonesia.
"Sekolah kami berada di bawah naungan yayasan lokal, bukan lembaga asing. Pengelolaannya selama ini pun selalu mengikuti segala ketentuan yang ditetapkan Kemendikbud RI, bukan kementerian pendidikan negara lain," tegas Kepala Kesatuan Bangsa School (KBS) Ahmad Nurani, Jumat (29/7/2016).
Ditemui di sekolah setempat, Ahmad menuturkan, pendirian KBS telah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul dan juga Kemendikbud RI. Pengelolanya adalah Yayasan Pendidikan Kesatuan Bangsa Mandiri yang dimiliki oleh Probosutedjo. Kantor pusat yayasan berada di Jakarta.
Menurut Ahmad, status KBS memang Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK). Dengan status tersebut, pihak sekolah berhak mengadopsi kurikulum asing untuk diajarkan pada para siswanya. Namun, kurikulum nasional tetap menjadi kurikulum utama yang diajarkan.
"Karena statusnya SPK, kami juga membuka kerj asama dengan pihak asing. Dan, dari segi manajemen, kami memang pernah bekerja sama dengan Pemerintah Turki. Namun bukan berarti kepemilikan ada di pihak Pemerintah Turki. Apalagi kerja sama dengan Turki pun sudah berakhir sejak Juni 2015. Kami sekarang sedang mulai kerja sama dengan lembaga pendidikan asal Australia," jelasnya.
Terkait tuduhan Pemerintah Turki melalui kedutaan besarnya, menurut Ahmad hal itu sangat tidak beralasan. Namun, pihak sekolah tidak akan berbuat banyak. Pihaknya akan menunggu sikap dari yayasan sambil tetap menjaga suasana sekolah agar tetap kondusif agar proses pendidikan bagi para siswanya tidak terganggu.
"Tugas kami sekarang hanya melindungi para siswa. Mereka tidak perlu tahu soal tuduhan ini, biar tetap bisa fokus belajar. Dengan orangtua siswa kami pun sudah memberi kabar melalui semua media yang ada karena memang siswa kami tidak hanya dari DIY saja, tapi dari provinsi lain, bahkan dari luar Jawa," paparnya.
Selama ini, KBS memang terkenal sebagai sekolah yang memberikan kurikulum tambahan yang diadopsi dari sistem pendidikan Eropa dam Amerika. Saat ini jumlah siswa KBS ada 310-an anak untuk tingkat SMP dan SMA. Di DIY sendiri KBS terkenal sebagai sekolah yang mencetak siswa berprestasi nasional maupun internasional, di bidang akademik maupun nonakademik.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Turki melalui Kedutaan Besar (Kedubes)-nya di Jakarta meminta agar sembilan sekolah yang ada di Indonesia ditutup. Alasannya, sembilan sekolah tersebut terkait dengan kelompok Fethullah Gulen, sosok yang dituduh Pemerintah Turki sebagai dalang upaya kudeta.
Permintaan Turki ini muncul dalam siaran pers yang dirilis di situs resmi Kedubes Turki. "Pemerintah Turki akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghukum kelompok yang melakukan upaya kudeta," bunyi keterangan tertulis Kedubes Turki, yang dikutip Jumat (29/7/2016). (Baca juga: Terkait Fethullah Gulen, Turki Minta 9 Sekolah di Indonesia Ditutup).
"Sekolah kami berada di bawah naungan yayasan lokal, bukan lembaga asing. Pengelolaannya selama ini pun selalu mengikuti segala ketentuan yang ditetapkan Kemendikbud RI, bukan kementerian pendidikan negara lain," tegas Kepala Kesatuan Bangsa School (KBS) Ahmad Nurani, Jumat (29/7/2016).
Ditemui di sekolah setempat, Ahmad menuturkan, pendirian KBS telah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul dan juga Kemendikbud RI. Pengelolanya adalah Yayasan Pendidikan Kesatuan Bangsa Mandiri yang dimiliki oleh Probosutedjo. Kantor pusat yayasan berada di Jakarta.
Menurut Ahmad, status KBS memang Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK). Dengan status tersebut, pihak sekolah berhak mengadopsi kurikulum asing untuk diajarkan pada para siswanya. Namun, kurikulum nasional tetap menjadi kurikulum utama yang diajarkan.
"Karena statusnya SPK, kami juga membuka kerj asama dengan pihak asing. Dan, dari segi manajemen, kami memang pernah bekerja sama dengan Pemerintah Turki. Namun bukan berarti kepemilikan ada di pihak Pemerintah Turki. Apalagi kerja sama dengan Turki pun sudah berakhir sejak Juni 2015. Kami sekarang sedang mulai kerja sama dengan lembaga pendidikan asal Australia," jelasnya.
Terkait tuduhan Pemerintah Turki melalui kedutaan besarnya, menurut Ahmad hal itu sangat tidak beralasan. Namun, pihak sekolah tidak akan berbuat banyak. Pihaknya akan menunggu sikap dari yayasan sambil tetap menjaga suasana sekolah agar tetap kondusif agar proses pendidikan bagi para siswanya tidak terganggu.
"Tugas kami sekarang hanya melindungi para siswa. Mereka tidak perlu tahu soal tuduhan ini, biar tetap bisa fokus belajar. Dengan orangtua siswa kami pun sudah memberi kabar melalui semua media yang ada karena memang siswa kami tidak hanya dari DIY saja, tapi dari provinsi lain, bahkan dari luar Jawa," paparnya.
Selama ini, KBS memang terkenal sebagai sekolah yang memberikan kurikulum tambahan yang diadopsi dari sistem pendidikan Eropa dam Amerika. Saat ini jumlah siswa KBS ada 310-an anak untuk tingkat SMP dan SMA. Di DIY sendiri KBS terkenal sebagai sekolah yang mencetak siswa berprestasi nasional maupun internasional, di bidang akademik maupun nonakademik.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Turki melalui Kedutaan Besar (Kedubes)-nya di Jakarta meminta agar sembilan sekolah yang ada di Indonesia ditutup. Alasannya, sembilan sekolah tersebut terkait dengan kelompok Fethullah Gulen, sosok yang dituduh Pemerintah Turki sebagai dalang upaya kudeta.
Permintaan Turki ini muncul dalam siaran pers yang dirilis di situs resmi Kedubes Turki. "Pemerintah Turki akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghukum kelompok yang melakukan upaya kudeta," bunyi keterangan tertulis Kedubes Turki, yang dikutip Jumat (29/7/2016). (Baca juga: Terkait Fethullah Gulen, Turki Minta 9 Sekolah di Indonesia Ditutup).
(zik)
