Sragen Bilingual Boarding School Tak Lagi Berafiliasi dengan Pasiad

SRAGEN - Kedutaan Besar Turki Untuk Indonesia merilis sembilan sekolah di Indonesia yang berafiliasi dengan kelompok Fethullah Gullen, tokoh yang dituding berada di balik aksi kudeta di Turki beberapa waktu lalu. Sembilan sekolah tersebut bekerja sama dengan lembaga Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association (Pasiad).

Salah satu sekolah yang masuk dalam daftar tersebut adalah Sragen Bilingual Boarding School (SBBS) yang beralamat di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Sejak awal berdiri pada 2008, sekolah itu langsung bekerja sama dengan Pasiad.

Tenaga pengajarnya sebagian besar juga merupakan orang-orang yang berasal dari negara Turki. Sedangkan sisanya adalah guru lokal yang berasal dari berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Sragen dan sekitarnya.

Mata pelajaran yang diajarkan di sekolah itu juga terbagi dalam dua bagian. Pertama adalah mata pelajaran yang sesuai dengan krikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Sedangkan yang lain merupakan mata pelajaran yang berasal dari Turki yang juga diajarkan di sekolah lain yang bekerja sama dengan Pasiad.

Namun, kerja sama antara sekolah itu dengan Pasiad berakhir pada April 2015. Kerja sama diputus karena Pemerintah Indonesia melarang sekolah bekerja sama dengan lembaga yang bergerak di luar bidang pendidikan. Pascamengakhiri kerja sama dengan Pasiad, sekolah itu melanjutkan kerja sama dengan pihak Emity Australia. Namun, karena lembaga itu juga berisi orang-orang Pasiad, kerja sama diputus dan saat ini sekolah itu tidak bekerja sama dengan pihak mana pun.

Kepala Sekolah SMP SBBS Nur Cipto kepada KORAN SINDO menyebutkan saat ini status sekolah adalah sekolah negeri yang beroperasi di bawah Pemerintah Kabupaten Sragen. Pascakerja sama diakhiri, seluruh tenaga pengajar yang berasal dari Turki sudah tidak lagi dipekerjakan di sekolah itu. Saat ini SBBS mengandalkan tenaga lokal untuk mengajar sejumlah murid yang bersekolah di sana.

Ia juga menyebutkan mata pelajaran yang berasal dari Turki juga sudah tidak lagi diajarkan di sekolah itu. Sekolah saat ini menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, menurutnya, sekolah itu sudah tidak ada hubunganya dengan kelompok yang berada di balik kudeta Turki.

Selain itu anak-anak yang belajar di sekolah itu juga tidak ada yang ikut dalam gerakan yang dipelopori oleh Fethullah Gullen. "Saat kerja sama diputus, sebagian siswa kami banyak yang mengundurkan diri, mereka kemudian pindah ke sekolah lain yang masih berafiliasi dengan Pasiad," ucapnya, Jumat (29/7/2016).

Ia mengatakan, pascakerja sama dengan Pasiad diputus, jumlah siswa yang mengundurkan diri sangatlah banyak, bahkan mencapai sekitar 50 persen dari jumlah sebelumnya.

Ia mencontohkan, siswa kelas VII jumlahnya saat ini hanya 13 orang. Sedangkan untuk kelas VIII siswanya ada delapan orang. Begitu pula untuk tingkat SMA, Kelas X saat ini hanya diisi dua siswa, sedangkan kelas XI hanya diisi 22 siswa.

Ia mengatakan, banyaknya siswa yang mengundurkan diri itu juga disebabkan karena banyak siswa yang sangat fanatik dengan Pasiad. Sehingga saat kerja sama diputus, mereka kemudian berbondong-bondong ke sekolah lain yang masih satu aliran. Sedangkan yang masih tersisa merupakan siswa-siswi yang benar-benar ingin belajar tanpa fanatik terhadap aliran tertentu.

Selain mengurangi jumlah siswa, menurutnya, pasca kerja sama dengan Pasiad diakhiri, biaya pendidikan di sekolah itu juga mengalami penurunan yang drastis. Jika sebelumnya biaya pendidikan per siswa satu tahun mencapai Rp36 juta, saat ini biaya pendidikan yang dikeluarkan hanya Rp22 juta.

Biaya itu sudah termasuk untuk asrama tempat tinggal, biaya makan, biaya fasilitas, dan biaya cuci pakaian.

"Ya, semuanya sudah berubah dan kita menata kembali sistem pendidikan kita, yang jelas kita sudah memutus kerja sama dengan Pasiad jauh hari sebelum kudeta Turki terjadi," ucapnya.

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukawati membenarkan kerja sama dengan Pasiad sudah diputus. Ke depan pihaknya bakal bekerja sama dengan lembaga pendidikan asing lainnya yang lebih berkompeten dan tidak terlibat dalam jaringan terlarang di negara mana pun.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Turki melalui Kedutaan Besar (Kedubes)-nya di Jakarta meminta agar sembilan sekolah yang ada di Indonesia ditutup. Alasannya, sembilan sekolah tersebut terkait dengan kelompok Fethullah Gulen, sosok yang dituduh Pemerintah Turki sebagai dalang upaya kudeta.

Permintaan Turki ini muncul dalam siaran pers yang dirilis di situs resmi Kedubes Turki. "Pemerintah Turki akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghukum kelompok yang melakukan upaya kudeta," bunyi keterangan tertulis Kedubes Turki, yang dikutip Jumat (29/7/2016). (Baca juga: Terkait Fethullah Gulen, Turki Minta 9 Sekolah di Indonesia Ditutup).