BPKAD Akui Pendataan Aset DKI Jakarta Kacau
Kamis, 30 Juni 2016 - 08:57 WIB
BPKAD Akui Pendataan Aset DKI Jakarta Kacau
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengakui, sistem yang diamanahkan kepadanya tengah kacau. Salah satunya mengenai aset DKI Jakarta.
Kata dia, seperti munculnya masalah aset yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI namun dibeli oleh SKPD DKI juga.
"Kami akui saja. Pendataan aset memang kami sedang berlangsung terus. Jadi pendataan aset itu zaman saya sudah mulai setiap wilayah menyisipkan lima staf yang kami pilih untuk mengetik terus menerus (aset)," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2016).
Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini mengatakan, setidaknya ada ratusan aset dari SKPD yang fix dimiliki oleh DKI. Namun yang lain masih terus dikejar.
"Memang kami akui, misalnya Dinas Pendidikan, memang banyak asetnya, perlu waktu. Seperti aset di kecamatan, sudah," kata pria kelahiran Medan Sumatera Utara ini.
Perlu diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebutkan, munculnya kasus pembelian lahan untuk Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Cengkareng Barat membuktikan manajemen aset di DKI masih kacau.
Padahal, sejak empat bulan lalu, ia sudah meminta, agar melakukan pendataan aset milik DKI kepada seluruh SKPD, UKPD dan BUMD. Tapi semuanya masih lambat merespon seruannya itu.
Kata dia, seperti munculnya masalah aset yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI namun dibeli oleh SKPD DKI juga.
"Kami akui saja. Pendataan aset memang kami sedang berlangsung terus. Jadi pendataan aset itu zaman saya sudah mulai setiap wilayah menyisipkan lima staf yang kami pilih untuk mengetik terus menerus (aset)," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2016).
Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini mengatakan, setidaknya ada ratusan aset dari SKPD yang fix dimiliki oleh DKI. Namun yang lain masih terus dikejar.
"Memang kami akui, misalnya Dinas Pendidikan, memang banyak asetnya, perlu waktu. Seperti aset di kecamatan, sudah," kata pria kelahiran Medan Sumatera Utara ini.
Perlu diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebutkan, munculnya kasus pembelian lahan untuk Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Cengkareng Barat membuktikan manajemen aset di DKI masih kacau.
Padahal, sejak empat bulan lalu, ia sudah meminta, agar melakukan pendataan aset milik DKI kepada seluruh SKPD, UKPD dan BUMD. Tapi semuanya masih lambat merespon seruannya itu.
(mhd)
