Usai Bertemu KPK, BPK: Penyimpangan Pembelian Lahan RS Sumber Waras Makin Sempurna
Senin, 20 Juni 2016 - 17:50 WIB
Usai Bertemu KPK, BPK: Penyimpangan Pembelian Lahan RS Sumber Waras Makin Sempurna
A
A
A
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap bependirian pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta terdapat penyimpangan.
Anggota BPK Eddy Mulyadi mengatakan, adanya penyimpangan itu didasari dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta 2014. "Penyimpangannya tetap sempurna. Bukan tidak berlaku, hanya perbedaannya itu belum ditemukan pelanggaran pidana, tapi bukan berhenti," kata Eddy Mulyadi Soepardi di Gedung BPK seperti dilansir Okezone usai menggelar pertemuan bersama antara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan BPK, Senin (20/6/2016).
Dalam pertemuan tersebut membahas kelanjutan dari penanganan dugaan penyelewengan dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Eddy menjelaskan, tak mungkin setelah kedua lembaga bertemu membahas soal RS Sumber Waras kelanjutan kasus ini terhenti.
Bahkan, Eddy menjamin bahwa penyimpangan dalam pembelian lahan tersebut makin terlihat sempurna."Sehingga penelitiannya masih dilakukan. Tidak ada dengan kesepakatan ini berubah jadi tidak sempurna, mungkin nanti jadi lebih sempurna," tukas dia.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mangatakan, pihaknya bakal mendatangi BPK untuk menjelaskan hasil penyelidikan laporan kerugian negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.
BPK menilai proses pembelian lahan tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya. Sehingga BPK menemukan ada kerugian negara sebesar Rp191 miliar.
Anggota BPK Eddy Mulyadi mengatakan, adanya penyimpangan itu didasari dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta 2014. "Penyimpangannya tetap sempurna. Bukan tidak berlaku, hanya perbedaannya itu belum ditemukan pelanggaran pidana, tapi bukan berhenti," kata Eddy Mulyadi Soepardi di Gedung BPK seperti dilansir Okezone usai menggelar pertemuan bersama antara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan BPK, Senin (20/6/2016).
Dalam pertemuan tersebut membahas kelanjutan dari penanganan dugaan penyelewengan dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Eddy menjelaskan, tak mungkin setelah kedua lembaga bertemu membahas soal RS Sumber Waras kelanjutan kasus ini terhenti.
Bahkan, Eddy menjamin bahwa penyimpangan dalam pembelian lahan tersebut makin terlihat sempurna."Sehingga penelitiannya masih dilakukan. Tidak ada dengan kesepakatan ini berubah jadi tidak sempurna, mungkin nanti jadi lebih sempurna," tukas dia.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mangatakan, pihaknya bakal mendatangi BPK untuk menjelaskan hasil penyelidikan laporan kerugian negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.
BPK menilai proses pembelian lahan tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya. Sehingga BPK menemukan ada kerugian negara sebesar Rp191 miliar.
(whb)
