Pasien Miskin di Bogor Ditahan Rumah Sakit
Minggu, 19 Juni 2016 - 23:59 WIB
Pasien Miskin di Bogor Ditahan Rumah Sakit
A
A
A
BOGOR - Kasus orang miskin yang dipersulit pihak rumah sakit saat berobat hingga kini masih kerap terjadi. Salah satunya adalah Sry Mulyani, pasien Rumah Sakit (RS) Mary, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat ini sempat ditahan selama empat hari oleh pihak RS.
"Kami sudah mencoba bernegosiasi pada pihak RS dengan menggadaikan motor dan membayar uang tunai sebesar Rp3 juta. Namun pihak RS menolak dan memilih untuk menahan istri saya hingga empat hari," tutur Yuda Kuswanto, suami Sry saat dikunjungi Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi, Minggu (19/6/2016).
Yuda menceritakan, Sry ditahan pihak RS lantaran tak bisa melunasi biaya pengobatan setelah mengalami keguguran. Sebagai seorang buruh yang memiliki pendapatan pas-pasan, Yuda mengaku, tak bisa membayar tagihan perawatan sang istri secara kontan.
Ade yang mengetahui warganya sedang kesusahan langsung merespon. Bersama Yuda, ia berusaha menemui pimpinan RS Mary. Sayangnya, pihak RS seolah enggan menemui dan menghindar. Akhirnya Ade mendatangi kasir dan membereskan administrasi Sri selama dirawat.
Sry pun tak mampu menahan air mata seraya mengucap syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perhatian pria yang akrab disapa Jaro Ade ini kepada masyarakat miskin seperti dirinya.
"Terima kasih pak, entah apa yang terjadi jika bapak tidak datang. Alhamdulillah bapak peduli pada masyarakat seperti kami, orang tidak mampu, Alhamdulillah ya Allah," ucap Sry sambil meneteskan air mata.
Usai mengeluarkan Sry, Ade yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Bogor itu menyesalkan sikap manajemen RS.
"Ini adalah preseden buruk dan turunnya nilai kemanusiaan. Siapa pun itu baik lembaga maupun individu wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan bukan hanya mengedepankan faktor ekonomi dan bisnis, terlebih sebuah lembaga yang langsung berkaitan dengan pelayanan publik," tutur Jaro Ade.
Ia berharap, kasus seperti yang dialami Sry tidak terulang kembali di Kabupaten Bogor.
"Ke depannya, siapapun itu dari elemen manapun jika ada hal seperti ini segera komunikasi dan konsolidasi kepada pihak terkait, bisa dengan lurah, camat atau dinas terkait. Saya secara pribadi berada di garda terdepan untuk memperjuangkan kepentingan publik," katanya.
"Kami sudah mencoba bernegosiasi pada pihak RS dengan menggadaikan motor dan membayar uang tunai sebesar Rp3 juta. Namun pihak RS menolak dan memilih untuk menahan istri saya hingga empat hari," tutur Yuda Kuswanto, suami Sry saat dikunjungi Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi, Minggu (19/6/2016).
Yuda menceritakan, Sry ditahan pihak RS lantaran tak bisa melunasi biaya pengobatan setelah mengalami keguguran. Sebagai seorang buruh yang memiliki pendapatan pas-pasan, Yuda mengaku, tak bisa membayar tagihan perawatan sang istri secara kontan.
Ade yang mengetahui warganya sedang kesusahan langsung merespon. Bersama Yuda, ia berusaha menemui pimpinan RS Mary. Sayangnya, pihak RS seolah enggan menemui dan menghindar. Akhirnya Ade mendatangi kasir dan membereskan administrasi Sri selama dirawat.
Sry pun tak mampu menahan air mata seraya mengucap syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perhatian pria yang akrab disapa Jaro Ade ini kepada masyarakat miskin seperti dirinya.
"Terima kasih pak, entah apa yang terjadi jika bapak tidak datang. Alhamdulillah bapak peduli pada masyarakat seperti kami, orang tidak mampu, Alhamdulillah ya Allah," ucap Sry sambil meneteskan air mata.
Usai mengeluarkan Sry, Ade yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Bogor itu menyesalkan sikap manajemen RS.
"Ini adalah preseden buruk dan turunnya nilai kemanusiaan. Siapa pun itu baik lembaga maupun individu wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan bukan hanya mengedepankan faktor ekonomi dan bisnis, terlebih sebuah lembaga yang langsung berkaitan dengan pelayanan publik," tutur Jaro Ade.
Ia berharap, kasus seperti yang dialami Sry tidak terulang kembali di Kabupaten Bogor.
"Ke depannya, siapapun itu dari elemen manapun jika ada hal seperti ini segera komunikasi dan konsolidasi kepada pihak terkait, bisa dengan lurah, camat atau dinas terkait. Saya secara pribadi berada di garda terdepan untuk memperjuangkan kepentingan publik," katanya.
(mhd)
