Kodam Udayana Bantah Beri Pelatihan Penggunaan Senjata Bagi 'Gangster'
Rabu, 15 Juni 2016 - 13:22 WIB
Kodam Udayana Bantah Beri Pelatihan Penggunaan Senjata Bagi 'Gangster'
A
A
A
DENPASAR - Kodam IX/Udayana menyatakan tidak akan memberikan pelatihan penggunaan senjata api terhadap Gangster di Bali. Hal ini membantah pemberitaan terkait pelatihan senjata yang akan diberikan kepada ''Gangster'' di beberapa media termasuk media asing beberapa waktu lalu.
Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Letkol Inf J Hotman Hutahaen menegaskan, bahwa hal itu tidak benar, Kodam tidak pernah berencana menyelenggarakan kegiatan pelatihan bela negara bagi komponen masyarakat yang disertai dengan pelatihan penggunaan senjata api.
"Sama sekali tidak ada rencana pelatihan penggunaan senjata api sebagaimana diberitakan tersebut. Terkait wacana pelatihan bela negara kepada ormas memang benar adanya,” ungkapnya, di Kodam IX Udayana, Denpasar, Rabu (15/6/2016)..
Hal tersebut, kata dia, pernah diwacanakan oleh Pangdam IX/Udayana kepada Gubernur Provinsi Bali pada 4 Februari 2016 lalu.
“Namun hingga saat ini masih menunggu persetujuan dan dukungan anggaran yang masih dibicarakan di Pemerintah Provinsi Bali,” jelasnya.
Imbuhnya, mengenai pesertanya yang disasar adalah organisasi kemasyarakatan karena pada dasarnya mereka adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai hak sama dan membutuhkan pembinaan agar dapat menjadi warga negara yang baik.
Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Letkol Inf J Hotman Hutahaen menegaskan, bahwa hal itu tidak benar, Kodam tidak pernah berencana menyelenggarakan kegiatan pelatihan bela negara bagi komponen masyarakat yang disertai dengan pelatihan penggunaan senjata api.
"Sama sekali tidak ada rencana pelatihan penggunaan senjata api sebagaimana diberitakan tersebut. Terkait wacana pelatihan bela negara kepada ormas memang benar adanya,” ungkapnya, di Kodam IX Udayana, Denpasar, Rabu (15/6/2016)..
Hal tersebut, kata dia, pernah diwacanakan oleh Pangdam IX/Udayana kepada Gubernur Provinsi Bali pada 4 Februari 2016 lalu.
“Namun hingga saat ini masih menunggu persetujuan dan dukungan anggaran yang masih dibicarakan di Pemerintah Provinsi Bali,” jelasnya.
Imbuhnya, mengenai pesertanya yang disasar adalah organisasi kemasyarakatan karena pada dasarnya mereka adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai hak sama dan membutuhkan pembinaan agar dapat menjadi warga negara yang baik.
(sms)
