Cara PLN 'Memerdekakan' Warga Karimunjawa Menikmati Listrik

JEPARA - Senyum lebar terlihat di wajah Sumoko (52) warga Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pria 3 cucu ini mengaku bahagia dengan kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di wilayahnya.

Baginya ini merupakan “kemerdekaan” kedua warga Karimunjawa. Karena dengan listrik selama 24 jam, warga bisa menikmati energi listrik untuk meningkatkan usahanya. Di samping itu bisa memperlancar arus informasi.

"Selama ini untuk berusaha juga susah. Mau buka homestay khawatir tidak ada tamu yang mau lantaran listrik tidak ada. Bayangkan, kalau kami ke Jepara langsung balas dendam, 24 jam di depan televisi terus," ujarnya.

Petani rumput laut ini menceritakan sulitnya hidup pasolan listrik hanya berlaku beberapa jam saja. Karena itu menyalakan peralatan elektronik maksimal adalah kemustahilan.

Sekadar nonton televisi pun harus bersabar sampai listrik benar-benar menyala. Apalagi menyalakan kulkas atau mesin pembuat es batu, dia terpaksa merogoh kocek cukup besar.

Dengan genset pribadinya, Sumoko harus membeli premium dua liter dengan harga Rp10.000/liter. Itu pun hanya menyala mulai pukul 18.00–22.00 WIB. Sementara untuk menghidupkan kulkas dan mesin pendingin harus membeli solar sebanyak 6 liter dalam semalam. “Padahal harga solar Rp7.500 per liternya,” keluhnya.

Kebahagiaan juga dirasakan Manajer Perusahaan Listrik Daerah (PLD) Karimunjawa selaku pengelola listrik dari Pemkab Jepara, Nor Soleh Eko Prasetyawan. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Karimunjawa ini memang dipercaya oleh Pemkab Jepara dan dikukuhkan melalui Keputusan Gubernur menjadi Manajer PLD sejak 1999 lalu.

Soleh mengungkapkan, listrik di Karimunjawa sebenarnya sudah ada sejak 1977. Dengan kemampuan seadanya, pemkab membangun jaringan listrik menuju permukiman warga. Dengan kabel engkel merah dan hitam, PLD Jepara mengalirkan listrik ke permukiman.

Namun mengingat kemampuan genset yang digunakan sebagai penyuplai listrik terbatas, maka jam operasional diakuinya juga dibatasi. Untuk wilayah Kota Karimunjawa, aliran listrik bisa mencapai 12 jam. Sementara di pedesaan hanya 6 jam.

Di pedesaan alirannya juga tidak maksimal karena daya yang dihasilkan tidak bisa mencukupi. Untuk tiga jam terakhir, aliran listrik di tiga dusun di Desa Kemojan juga mengalami penurunan. Sehingga penggunaan listrik bagi warga juga sangat terbatas.

Selama dikelola Pemkab Jepara, sistem pengelolaannya sudah berbayar. Warga diminta membayar Rp2.500/KWh. Meski memiliki pelanggan 1.600 kepala keluarga (KK), pemasukkan tidak mampu menutup semua biaya operasional PLD.

Dalam setahun, Pemkab Jepara harus mengeluarkan biaya Rp6 miliar. Sementara pendapatan dari biaya beban yang diberikan ke masyarakat dalam setahun hanya teraup Rp2 miliar. "Makanya Pemkab tombok terus," ujarnya.

Beruntung, pada 2014 lalu antara Pemprov Jawa Tengah dengan PT PLN Persero mau mengambil alih pengelolaan listrik di Karimunjawa. Dan pada 31 Desember 2015 lalu rencana itu direalisasikan.

Sejak Januari 2016, PT PLN sudah mulai mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Legon Bajak, Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa. Sebenarnya target penyelesaian PLTD akan selesai bulan Juli. Tetapi berkat kerja sama berbagai pihak, operasional PLTD bisa dimajukan pada akhir Mei ini.

Senin pagi (30/5/2016) Sumoko bersama ratusan warga Karimunjawa hadir di PLTD. Mereka ingin menyaksikan hari bersejarah peresmian PLTD bagi pembangunan Karimunjawa.

Pejabat negara pun tak mau ketinggalan. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Direktur Bisnis Regional PLN Jawa Bagian Tengah Nasri Sebayang, General Manajer PLN Jawa Tengah dan DIY Dwi Kusnanto, Kapolda Jateng Irjen Pol Condrokirono, dan Komandan Korem Jepara hadir meresmikan operasional PLTD di wilayahnya itu.

Ya, PLN melalui dukungan Pemprov Jateng dan Pemkab Jepara mewujudkan komitmen meningkatkan kualitas layanan listrik di Pulau Karimunjawa. Melalui peresmian PLTD Legon Bajak, masyarakat Pulau Karimunjawa bisa menikmati listrik selama 24 jam penuh.

Dwi Kusnanto mengungkapkan, selama ini pasokan listrik di Pulau Karimunjawa hanya 2,2 megawatt (MW) dan dikelola oleh pemerintah daerah. Ketika dikelola pemda, aliran listrik hanya bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar 18 jam, yakni mulai pukul 14.00–08.00 WIB.

Nah peresmian PLTD Legon Bajak ini menjamin masyarakat bisa menikmati listrik 24 jam. "Ini merupakan komitmen kami mendukung pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian masyarakat," ujar Dwi ketika meresmikan PLTD Legon Bajak.

PLTD Legon Bajak merupakan relokasi dari PLTD di Pontianak, Kalimantan Barat. PLTD Legon Bajak memiliki kapasitas 2 X 2,5 MW, dan masih ada daya standby sekitar 2,5 Mw. Dengan adanya PLTD baru ini, maka kualitas daya yang diberikan kepada masyarakat bisa mencapai 2 kali lipat dibanding saat dikelola Pemda. Tak hanya kualitas daya berlipat, PLN juga menambah jaringan seperti gardu distribusi dari 3 buah menjadi 34 buah.

Meski baru diresmikan, respons masyarakat sudah sangat bagus. Hingga Senin (30/5), setidaknya sudah ada 272 pelanggan baru yang ingin menikmati listrik. Sebanyak 233 pelanggan baru tersebut diantaranya meminta tambahan daya, 32 pelanggan baru berasal dari pemakai jenset dan pasang murni sekitar 10 orang. Total daya untuk pelanggan baru mencapai 1.632 KVA .

"Total dengan eksisting pelanggan listrik lama sekitar 1.600 kepala keluarga sudah mencapai 84% dari daya yang dihasilkan di PLTD ini," klaimnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berterima kasih dengan apa yang dilakukan PLN. Sebab jika pengelolaan listrik di Karimunjawa tidak diambil alih PLN, maka Pemda tidak akan mampu.

Selama ini, listrik di Karimunjawa memang sudah ada dan dikelola oleh Pemkab Jepara melalui perusahaan daerah. Hanya, keuangan Pemkab tidak mampu menutupi biaya operasional dari listrik di Karimunjawa ini. "Pemerintah tidak boleh beli solar bersubsidi. Itu yang membuat kami jebol," terangnya.

Direktur Bisnis Regional PLN Jawa Bagian Tengah Nasri Sebayang menambahkan, kerja sama antara PLN dan Pemprov Jateng patut dicontoh dan diterapkan di wilayah lain. Tanpa kolaborasi berbagai pihak, terutama peran aktif Pemkab, niat baik PLN memberikan layanan listrik bagi semua warga akan sulit tercapai.

"Masih ribuan wilayah di Indonesia yang belum teraliri listrik. Perlu dukungan aktif semua pihak, termasuk pemerintah daerah," tandasnya.