Batal Batasi Sepeda Motor, Pemprov DKI Tak Bernyali
Rabu, 04 Mei 2016 - 00:11 WIB
Batal Batasi Sepeda Motor, Pemprov DKI Tak Bernyali
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta batal membatasi sepeda motor untuk melintas jalan Thamrin - Sudirman mulai dari Bundaran Hi hingga Senayan. Gagalnya penerapan pembatasan sepeda motor tersebut dianggap karena pemimpin DKI Jakarta tak punya nyali.
Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata, Joko Triyono menyayangkan sikap Pemprov DKI yang membatalkan larangan sepeda motor dari bundaran Senayan hingga Bundaran HI.
Seharusnya, lanjut Joko, apabila pemimpin punya nyali dan sikap tegas, seluruh jalan protokol di Jakarta dapat dilakukan pembatasan secara bertahap.
Terlebih, Angka kecelakaan sepeda motor sudah menjadi penyumbang terbesar. "Korban kecelakaan di jalan raya kebanyakan sepeda motor, prosentasenya dikisaran 75-80 persen dari jumlah korban kecelakaan," terangnya ketika dihubungi, Selasa (3/5/2016).
Kendati demikian, kata Joko bila pertimbangannya untuk memberi keadilan pengendara dan menunggu ERP, pihaknya berharap agar Dishubtrans fokus terhadap peningkatan pelayanan transportasi umum. Mulai dari peremajaan hingga operasional rupiah perkilometer sesuai headway yang dibutuhkan.
"Perbanyak terus operasional bus. Khususnya integrasi ke luar daerah. Maximal lima menit sekali jalan. Jadi ada pilihan ketika pengendara pribadi kena macet," ujarnya.
Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata, Joko Triyono menyayangkan sikap Pemprov DKI yang membatalkan larangan sepeda motor dari bundaran Senayan hingga Bundaran HI.
Seharusnya, lanjut Joko, apabila pemimpin punya nyali dan sikap tegas, seluruh jalan protokol di Jakarta dapat dilakukan pembatasan secara bertahap.
Terlebih, Angka kecelakaan sepeda motor sudah menjadi penyumbang terbesar. "Korban kecelakaan di jalan raya kebanyakan sepeda motor, prosentasenya dikisaran 75-80 persen dari jumlah korban kecelakaan," terangnya ketika dihubungi, Selasa (3/5/2016).
Kendati demikian, kata Joko bila pertimbangannya untuk memberi keadilan pengendara dan menunggu ERP, pihaknya berharap agar Dishubtrans fokus terhadap peningkatan pelayanan transportasi umum. Mulai dari peremajaan hingga operasional rupiah perkilometer sesuai headway yang dibutuhkan.
"Perbanyak terus operasional bus. Khususnya integrasi ke luar daerah. Maximal lima menit sekali jalan. Jadi ada pilihan ketika pengendara pribadi kena macet," ujarnya.
(ysw)
