May Day, Lenyapkan Praktik Perbudakan
Minggu, 01 Mei 2016 - 19:22 WIB
May Day, Lenyapkan Praktik Perbudakan
A
A
A
JAKARTA - Puluhan ribu buruh menyuarakan tuntutan mereka pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Rakyat berjuang untuk Indonesia berdaulat dan berdikari.
"Berjuang untuk mewujudkan Trilayak Rakyat Pekerja, yaitu tercapainya cita-cita kerja layak, upah layak dan hidup layak, serta melenyapkan praktik perbudakan modern dalam bentuk sistem kerja outsourcing dan kontrak berkepanjangan," kata Sekjen Federasi Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (FSPPI), Nova Hakim dalam siaran pers, Minggu (1/5/2016).
Dia mengatakan, unjuk rasa yang dilakukan buruh pada peringatan May Day untuk menyuarakan kebijakan negara guna memperkuat industri nasional.
"Berjuang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri. Karenanya kami bertekad untuk ikut memperjuangkan lahirnya kebijakan-kebijakan negara yang melindungi dan memperkuat industri nasional," katanya.
Maka itu, kata dia, aset milik negara harus dikelula secara mandiri. Jangan sampai, sambungnya, aset itu justru dikuasai pihak asing.
"Berjuang untuk mengembalikan tata kelola BUMN sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, mempertahankan aset BUMN tetap menjadi milik Indonesia, serta mengembalikan fungsi BUMN sebagai alat negara untuk mensejahterakan rakyat," pungkasnya.
Kata dia, berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik dan ekonomi, Indonesia yang adil dan makmur lahir dan batin.
"Setia terhadap Pancasila dan UUD 1945, serta ikut berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.
"Berjuang untuk mewujudkan Trilayak Rakyat Pekerja, yaitu tercapainya cita-cita kerja layak, upah layak dan hidup layak, serta melenyapkan praktik perbudakan modern dalam bentuk sistem kerja outsourcing dan kontrak berkepanjangan," kata Sekjen Federasi Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (FSPPI), Nova Hakim dalam siaran pers, Minggu (1/5/2016).
Dia mengatakan, unjuk rasa yang dilakukan buruh pada peringatan May Day untuk menyuarakan kebijakan negara guna memperkuat industri nasional.
"Berjuang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri. Karenanya kami bertekad untuk ikut memperjuangkan lahirnya kebijakan-kebijakan negara yang melindungi dan memperkuat industri nasional," katanya.
Maka itu, kata dia, aset milik negara harus dikelula secara mandiri. Jangan sampai, sambungnya, aset itu justru dikuasai pihak asing.
"Berjuang untuk mengembalikan tata kelola BUMN sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, mempertahankan aset BUMN tetap menjadi milik Indonesia, serta mengembalikan fungsi BUMN sebagai alat negara untuk mensejahterakan rakyat," pungkasnya.
Kata dia, berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik dan ekonomi, Indonesia yang adil dan makmur lahir dan batin.
"Setia terhadap Pancasila dan UUD 1945, serta ikut berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.
(mhd)
