Soal Pejabat DKI Mundur, Ini Kata Pengamat
Kamis, 28 April 2016 - 11:38 WIB
Soal Pejabat DKI Mundur, Ini Kata Pengamat
A
A
A
JAKARTA - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak menilai langkah Rustam Effendi mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Jakarta Utara adalah sebuah keputusan yang tepat.
"Pengunduran diri pak Rustam merupakan langkah yang tepat. Ia mundur dalam situasi yang dianggap tidak kondusif untuk bekerja optimal sebagai wali kota," kata Zaki ketika dihubungi Sindonews, Kamis (28/4/2016).
Zaki menambahkan, yang patut dikritisi disini tidak hanya mundurnya Rustam, namun terutama juga sikap gubernur Ahok yang tidak patut. "Seharusnya teguran kepada bawahannya, apalagi dengan bahasa yang kasar. Tuduhan atas pak Rustam yang disebut kongkalikong dengan Yusril sudah berlebihan," jelasnya.
Menurut Zaki, jika ada kesalahan pada anak buahnya, mestinya seorang kepala daerah bisa memberikan teguran ataupun sanksi kepada bawahannya. "Tidak usah mempermalukan di depan publik. Bila pak Ahok tidak puas dengan kinerja wali kota, ia bisa mencopot kapan saja," lanjutnya.
Jika bawahannya melakukan pelanggaran hukum, Ahok juga bisa mengajukan proses hukum. "Perlu untuk dievaluasi model komunikasi yang penuh ancaman seperti itu apakah memberi dampak positif bagi kinerja aparatur pemerintah DKI Jakarta atau justru sebaliknya menimbulkan suasana ketakutan," tutupnya.
"Pengunduran diri pak Rustam merupakan langkah yang tepat. Ia mundur dalam situasi yang dianggap tidak kondusif untuk bekerja optimal sebagai wali kota," kata Zaki ketika dihubungi Sindonews, Kamis (28/4/2016).
Zaki menambahkan, yang patut dikritisi disini tidak hanya mundurnya Rustam, namun terutama juga sikap gubernur Ahok yang tidak patut. "Seharusnya teguran kepada bawahannya, apalagi dengan bahasa yang kasar. Tuduhan atas pak Rustam yang disebut kongkalikong dengan Yusril sudah berlebihan," jelasnya.
Menurut Zaki, jika ada kesalahan pada anak buahnya, mestinya seorang kepala daerah bisa memberikan teguran ataupun sanksi kepada bawahannya. "Tidak usah mempermalukan di depan publik. Bila pak Ahok tidak puas dengan kinerja wali kota, ia bisa mencopot kapan saja," lanjutnya.
Jika bawahannya melakukan pelanggaran hukum, Ahok juga bisa mengajukan proses hukum. "Perlu untuk dievaluasi model komunikasi yang penuh ancaman seperti itu apakah memberi dampak positif bagi kinerja aparatur pemerintah DKI Jakarta atau justru sebaliknya menimbulkan suasana ketakutan," tutupnya.
(ysw)
