Datang ke Yogya Rini Soemarno Diminta Mundur oleh Mahasiswa
Rabu, 27 April 2016 - 18:25 WIB
Datang ke Yogya Rini Soemarno Diminta Mundur oleh Mahasiswa
A
A
A
YOGYAKARTA - Momen kedatangan Rini Soemarno, Menteri BUMN ke Yogyakarta dimanfaatkan oleh mahasiswa Aliansi Persatuan Nasional Mahasiswa (PANAMA) untuk menyuarakan aspirasi. Mahasiswa menilai Menteri Rini Soemarno berlagak tidak malu atas posisinya sebagai pejabat negara yang banyak disebut terkait dokumen Panama Papers.
Ferli, juru bicara Aliansi Nasional Mahasiswa menyatakan hingga hari ketujuh, aksi mogok makan di halaman DPRD DIY, mereka tetap meminta Rini Soemarno mundur dari jabatan.
"Mahasiswa minta Pak Joko Widodo, Presiden RI segera memecat dan mengganti dengan yang lebih baik," kata Ferli, Rabu (27/4/2016). Merespon kedatangan Rini Soemarno ke Yogyakarta tersebut, mahasiswa kirimkan surat via pos kepada Presiden Joko Widodo yang berisikan aspirasi tuntutan.
Ferli menyebutkan bocornya dokumen dari Mossack Fonseca yang segera dirilis dalam Panama Papers secara serentak, yang kemudian telah dikaji oleh wartawan investigasi dari berbagai negara, perlu ditelaah oleh pemerintah RI. Utamanya terkait sejumlah data dan nama-nama pejabat negara yang ada di dalamnya.
Mahasiswa dalam aliansi PANAMA, berkirim surat ke Presiden Joko Widodo karena meyakini nama-nama yang ada di dokumen yang bocor itu adalah pelaku kejahatan, pejabat negara menghindari pajak dan menumpuk kekayaan di perusahaan bebas pajak di luar negeri.
"Ada 2.961 nama dan badan usaha milik orang Indonesia dengan nilai Rp11.400 triliun. Itu dana besar hasil kejahatan dan pengemplangan pajak yang seharusnya dibayar ke negara," katanya.
Ferli menyatakan, masyarakat perlu tahu fakta bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negar (APBN P) tahun 2015 hanya Rp1.936 triliun, jumlahnya uang gelap lebih dari 6 kali lipat. utang Indonesia per 2015 mencapai Rp4.376 triliun.
Ada banyak kebutuhan proyek pembangunan nasional infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat yang harus dibiayai. "Pemerintah harus tegas, menindak pejabat dan korporasi yang terlibat di Panama Papers lewat penggelapan pajak, pencucian uang hasil korupsi dan lain-lain," kata Ferli, satu wakil juru bicara Aliansi PANAMA.
Pemerintah dan legislatif diingatkan jangan sampai meloloskan para pelaku kejahatan dan pengemplang pajak. Termasuk nama politisi, pengusaha nasional, perusahaan hingga pejabat negara yang terekam dari data offshore seperti Rini Soemarno, Menteri BUMN.
Di beberapa negara, seperti Perdana Menteri Islandia, Sigmundur David Gunnlaigsson mundur dari Perdana Menteri setelah didesak rakyatnya karena masuk data dokumen Mossack Fonsecca.
"Presiden Joko Widodo perlu segera pecat dan tangkap Rini Soemarno karena telah masuk daftar pengemplang pajak dan pencucian uang di yurisdiksi bebas pajak (offshore) di luar negeri. Rini juga bertanggungjawab atas keluarnya izin prinsip perpanjangan JICT selain menjadikan BUMN liberal dan tidak sesuai Pasal 33 UUD 1945. Rini menghambat terlaksanakanya Nawacita yang dicanangkan Presiden," kata Ferli.
Ferli, juru bicara Aliansi Nasional Mahasiswa menyatakan hingga hari ketujuh, aksi mogok makan di halaman DPRD DIY, mereka tetap meminta Rini Soemarno mundur dari jabatan.
"Mahasiswa minta Pak Joko Widodo, Presiden RI segera memecat dan mengganti dengan yang lebih baik," kata Ferli, Rabu (27/4/2016). Merespon kedatangan Rini Soemarno ke Yogyakarta tersebut, mahasiswa kirimkan surat via pos kepada Presiden Joko Widodo yang berisikan aspirasi tuntutan.
Ferli menyebutkan bocornya dokumen dari Mossack Fonseca yang segera dirilis dalam Panama Papers secara serentak, yang kemudian telah dikaji oleh wartawan investigasi dari berbagai negara, perlu ditelaah oleh pemerintah RI. Utamanya terkait sejumlah data dan nama-nama pejabat negara yang ada di dalamnya.
Mahasiswa dalam aliansi PANAMA, berkirim surat ke Presiden Joko Widodo karena meyakini nama-nama yang ada di dokumen yang bocor itu adalah pelaku kejahatan, pejabat negara menghindari pajak dan menumpuk kekayaan di perusahaan bebas pajak di luar negeri.
"Ada 2.961 nama dan badan usaha milik orang Indonesia dengan nilai Rp11.400 triliun. Itu dana besar hasil kejahatan dan pengemplangan pajak yang seharusnya dibayar ke negara," katanya.
Ferli menyatakan, masyarakat perlu tahu fakta bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negar (APBN P) tahun 2015 hanya Rp1.936 triliun, jumlahnya uang gelap lebih dari 6 kali lipat. utang Indonesia per 2015 mencapai Rp4.376 triliun.
Ada banyak kebutuhan proyek pembangunan nasional infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat yang harus dibiayai. "Pemerintah harus tegas, menindak pejabat dan korporasi yang terlibat di Panama Papers lewat penggelapan pajak, pencucian uang hasil korupsi dan lain-lain," kata Ferli, satu wakil juru bicara Aliansi PANAMA.
Pemerintah dan legislatif diingatkan jangan sampai meloloskan para pelaku kejahatan dan pengemplang pajak. Termasuk nama politisi, pengusaha nasional, perusahaan hingga pejabat negara yang terekam dari data offshore seperti Rini Soemarno, Menteri BUMN.
Di beberapa negara, seperti Perdana Menteri Islandia, Sigmundur David Gunnlaigsson mundur dari Perdana Menteri setelah didesak rakyatnya karena masuk data dokumen Mossack Fonsecca.
"Presiden Joko Widodo perlu segera pecat dan tangkap Rini Soemarno karena telah masuk daftar pengemplang pajak dan pencucian uang di yurisdiksi bebas pajak (offshore) di luar negeri. Rini juga bertanggungjawab atas keluarnya izin prinsip perpanjangan JICT selain menjadikan BUMN liberal dan tidak sesuai Pasal 33 UUD 1945. Rini menghambat terlaksanakanya Nawacita yang dicanangkan Presiden," kata Ferli.
(sms)
