Pemkot Bekasi Diminta Batalkan Studi Banding Tinja ke Filipina
Kamis, 14 April 2016 - 22:45 WIB
Pemkot Bekasi Diminta Batalkan Studi Banding Tinja ke Filipina
A
A
A
BEKASI - DPRD Kota Bekasi mengkritik rencana Dinas Bangunan dan Pemukiman Kota Bekasi hendak ke Filipina hanya untuk studi banding pengelolaan tinja di negara tersebut. DPRD meminta agar studi banding itu dibatalkan.
Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai mengatakan, perjalanan studi banding pengelolaan tinja ke Manila, Filipina merupakan pemborosan. "Kenapa hanya studi banding pengelolaan tinja harus ke Filipina. Kan di daerah dalam negeri ini masih banyak," kata Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai, Kamis (14/4/2016).
Tumai menuturkan, ada kesan Dinas Bangunan dan Pemukiman hanya ingin menghamburkan uang saja dengan studi ke Filipina. Politikus PDIP Kota Bekasi ini mengimbau kepada eksekutif agar membatalkan rencana studi banding tersebut.
"Sebaiknya dibatalkan saja. Dan eksekutif bisa fokus lagi kepada kerja-kerja yang lebih kepada pembangunan daerah," jelasnya. Tumai berharap kepada Gubernur Jawa Barat bisa mengevaluasi izin studi banding tersebut.
Sebab, hanya kewenangan provinsi yang bisa melakukan reevaluasi kunjungan dinas. "Kalau DPRD yang membatalkan, tidak bisa. Tapi harus Gubernur," ujarnya. Kabar yang diterima dari gedung DPRD Kota Bekasi, perjalanan studi banding itu akan dilakukan pada 26 April mendatang.
Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai mengatakan, perjalanan studi banding pengelolaan tinja ke Manila, Filipina merupakan pemborosan. "Kenapa hanya studi banding pengelolaan tinja harus ke Filipina. Kan di daerah dalam negeri ini masih banyak," kata Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai, Kamis (14/4/2016).
Tumai menuturkan, ada kesan Dinas Bangunan dan Pemukiman hanya ingin menghamburkan uang saja dengan studi ke Filipina. Politikus PDIP Kota Bekasi ini mengimbau kepada eksekutif agar membatalkan rencana studi banding tersebut.
"Sebaiknya dibatalkan saja. Dan eksekutif bisa fokus lagi kepada kerja-kerja yang lebih kepada pembangunan daerah," jelasnya. Tumai berharap kepada Gubernur Jawa Barat bisa mengevaluasi izin studi banding tersebut.
Sebab, hanya kewenangan provinsi yang bisa melakukan reevaluasi kunjungan dinas. "Kalau DPRD yang membatalkan, tidak bisa. Tapi harus Gubernur," ujarnya. Kabar yang diterima dari gedung DPRD Kota Bekasi, perjalanan studi banding itu akan dilakukan pada 26 April mendatang.
(whb)
