Pemkot Depok Berencana Bangun Rusun Bagi PNS
Kamis, 07 April 2016 - 23:05 WIB
Pemkot Depok Berencana Bangun Rusun Bagi PNS
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Kota Depok berencana membuatkan rumah susun bagi pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya, hampir separuh PNS Depok belum memiliki hunian layak.
Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad mengatakan, saat ini pemeritah pusat telah menyediakan fasilitas yang bisa membantu PNS untuk memiliki rumah. Pihaknya akan berkordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mewujudkan keingan tersebut.
"Kami akui memang masih banyak PNS di Depok belum punya rumah. Makanya, kami akan komunikasikan dengan pemerintah pusat dan provinsi. Kalau dulu kan belum ada ketentuan hukumnya," kata Idris kepada wartawan di Balai Kota Depok, Kamis (7/4/2016).
Tercatat, jumlah PNS di Kota Depok saat ini mencapai 8.080 orang terdiri dari PNS struktural 2.800 dan sisanya pelayan pemerintahan, guru dan lainnya.
Dikatakan, Pemkot Depok sebelumnya telah menyediakan lahan perumahan di kawasan Sawangan Depok yang bisa menampung ribuan PNS. Tetapi, saat itu terbentur aturan yang tidak memungkinkan PNS memiliki rumah dari anggaran pemerintah.
"Kalau sekarang kan sudah ada satuan kerjanya dari Kemen PUPR dan Provinsi Jabar, jadi nanti kami tinggal kaji seperti apa teknisnya," ucapnya.
Menurutnya, lahan perumahan di Depok memang sudah padat. Dengan demikian, rencana pembangunan rumah susun merupakan salah satu solusi pengadaan rumah yang tidak memakan lahan.
Selain itu, pihaknya juga berencana membenahi kembali rumah tidak layak huni (RTLH) yang saat ini tercatat di Depok mencapai sekitar 1.700 unit. Pemkot Depok sudah menyiapkan anggaran Rp18 juta untuk perbaikan RTLH per rumah.
Saat ini sudah sekitar 300 unit RTLH yang sudah diperbaiki. "Tapi kami jujur tidak kuat anggarannya. Karena maksimal dana APBD yang dikeluarkan untuk RTLH hanya Rp500 jutaan," akunya.
Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad mengatakan, saat ini pemeritah pusat telah menyediakan fasilitas yang bisa membantu PNS untuk memiliki rumah. Pihaknya akan berkordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mewujudkan keingan tersebut.
"Kami akui memang masih banyak PNS di Depok belum punya rumah. Makanya, kami akan komunikasikan dengan pemerintah pusat dan provinsi. Kalau dulu kan belum ada ketentuan hukumnya," kata Idris kepada wartawan di Balai Kota Depok, Kamis (7/4/2016).
Tercatat, jumlah PNS di Kota Depok saat ini mencapai 8.080 orang terdiri dari PNS struktural 2.800 dan sisanya pelayan pemerintahan, guru dan lainnya.
Dikatakan, Pemkot Depok sebelumnya telah menyediakan lahan perumahan di kawasan Sawangan Depok yang bisa menampung ribuan PNS. Tetapi, saat itu terbentur aturan yang tidak memungkinkan PNS memiliki rumah dari anggaran pemerintah.
"Kalau sekarang kan sudah ada satuan kerjanya dari Kemen PUPR dan Provinsi Jabar, jadi nanti kami tinggal kaji seperti apa teknisnya," ucapnya.
Menurutnya, lahan perumahan di Depok memang sudah padat. Dengan demikian, rencana pembangunan rumah susun merupakan salah satu solusi pengadaan rumah yang tidak memakan lahan.
Selain itu, pihaknya juga berencana membenahi kembali rumah tidak layak huni (RTLH) yang saat ini tercatat di Depok mencapai sekitar 1.700 unit. Pemkot Depok sudah menyiapkan anggaran Rp18 juta untuk perbaikan RTLH per rumah.
Saat ini sudah sekitar 300 unit RTLH yang sudah diperbaiki. "Tapi kami jujur tidak kuat anggarannya. Karena maksimal dana APBD yang dikeluarkan untuk RTLH hanya Rp500 jutaan," akunya.
(ysw)
