Parpol Dukung Calon Independen Bentuk Deparpolisasi Konkret
Rabu, 30 Maret 2016 - 17:51 WIB
Parpol Dukung Calon Independen Bentuk Deparpolisasi Konkret
A
A
A
JAKARTA - Keputusan partai politik (parpol) mendukung bakal calon perseorangan adalah contoh konkret dari deparpolisasi. Hal ini diungkapkan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro.
Wanita yang akrab disapa Wiwik ini sangat menyayangkan jika parpol harus mendukung bakal calon independen. "Ini yang mendeparpolisasi paling konkret, tapi tidak sadar parpol melakukan itu, sayang sekali," ungkap Siti Zuhro dalam diskusi publik Jalur Perseorangan: Penguatan Demokrasi atau Deparpolisasi di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/3/2016).
Siti Zuhro menjelaskan, seharusnya jika sudah ada deklarasi bersama dengan calon perseorangan menerima ini yang kemudian mengaburkan makna penting sebuah parpol."Parpol sebagai pilar demokrasi dan sebagai sumber dari tempat rekrutmen kader. Saya kira partai berkoalisai saja. Jangan mengaburkan makna kontestasi yang ada," jelasnya.
Apalagi, lanjut Siti Zahro, dalam konstitusi jelas dikatakan partai dan gabungan parpol bisa mengusung capres dan cawapres. Undang-undang Pilkada juga demikian, partai dan gabungan partai bisa mengusung.
"Bukan parpol mengusung calon perseorangan, buka lagi coba pasalnya," lanjutnya.
Wanita yang akrab disapa Wiwik ini sangat menyayangkan jika parpol harus mendukung bakal calon independen. "Ini yang mendeparpolisasi paling konkret, tapi tidak sadar parpol melakukan itu, sayang sekali," ungkap Siti Zuhro dalam diskusi publik Jalur Perseorangan: Penguatan Demokrasi atau Deparpolisasi di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/3/2016).
Siti Zuhro menjelaskan, seharusnya jika sudah ada deklarasi bersama dengan calon perseorangan menerima ini yang kemudian mengaburkan makna penting sebuah parpol."Parpol sebagai pilar demokrasi dan sebagai sumber dari tempat rekrutmen kader. Saya kira partai berkoalisai saja. Jangan mengaburkan makna kontestasi yang ada," jelasnya.
Apalagi, lanjut Siti Zahro, dalam konstitusi jelas dikatakan partai dan gabungan parpol bisa mengusung capres dan cawapres. Undang-undang Pilkada juga demikian, partai dan gabungan partai bisa mengusung.
"Bukan parpol mengusung calon perseorangan, buka lagi coba pasalnya," lanjutnya.
(whb)
