Sebelum Hapus Kawasan 3 in 1, Segera Terapkan ERP
Rabu, 30 Maret 2016 - 11:06 WIB
Sebelum Hapus Kawasan 3 in 1, Segera Terapkan ERP
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta sebaiknya Pemprov DKI memperkuat penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta yang hingga kini mangkrak.
ERP sendiri menurut Yuke setidaknya membantu menginformasikan kepada masyarakat dari yang tidak membayar menjadi membayar. (Baca: Penerapan ERP di Jakarta Masih Belum Jelas)
"ERP dulu terapkan baru hapus 3 in 1. Sebab kalau dibebaskan begitu saja maka penerapan ERP akan sulit dilakukan," ujar Yuke kepada Sindonews, Rabu (30/3/2016).
Yuke menegaskan, dengan dihapus 3 in 1 dahulu sebelum diterapkannya kawsan ERP akan menimbulkan masalah baru. (Baca juga: Masih Uji Coba, ERP Baru Bisa Diterapkan Pada 2015)
"Orang merasa sudah dibebaskan tapi kok tiba-tiba disuruh bayar nanti. Jadi lebih baik penghapusan 3 in 1 berbarengan dengan pemberlakuan ERP," terangnya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI itu menyebut kajian ERP sudah cukup lama direncanakan dan sudah di uji coba beberapa waktu lalu.
"Kajian saja yang sudah cukup lama direncanakan, kira-kira bisa dilaksanakan enggak di Jakarta dan menjadi instrumen pola transportasi makro," katanya.
"Nah apakah transportasinya sudah memadai. Ini yang seharusnya dibenahi juga terlebih dahulu," tukas anggota Komisi yang salah satunya membidangi perhubungan.
ERP sendiri menurut Yuke setidaknya membantu menginformasikan kepada masyarakat dari yang tidak membayar menjadi membayar. (Baca: Penerapan ERP di Jakarta Masih Belum Jelas)
"ERP dulu terapkan baru hapus 3 in 1. Sebab kalau dibebaskan begitu saja maka penerapan ERP akan sulit dilakukan," ujar Yuke kepada Sindonews, Rabu (30/3/2016).
Yuke menegaskan, dengan dihapus 3 in 1 dahulu sebelum diterapkannya kawsan ERP akan menimbulkan masalah baru. (Baca juga: Masih Uji Coba, ERP Baru Bisa Diterapkan Pada 2015)
"Orang merasa sudah dibebaskan tapi kok tiba-tiba disuruh bayar nanti. Jadi lebih baik penghapusan 3 in 1 berbarengan dengan pemberlakuan ERP," terangnya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI itu menyebut kajian ERP sudah cukup lama direncanakan dan sudah di uji coba beberapa waktu lalu.
"Kajian saja yang sudah cukup lama direncanakan, kira-kira bisa dilaksanakan enggak di Jakarta dan menjadi instrumen pola transportasi makro," katanya.
"Nah apakah transportasinya sudah memadai. Ini yang seharusnya dibenahi juga terlebih dahulu," tukas anggota Komisi yang salah satunya membidangi perhubungan.
(ysw)
