Angkutan Online Muncul karena Pemerintah Belum Berikan Transportasi Layak
Sabtu, 26 Maret 2016 - 14:17 WIB
Angkutan Online Muncul karena Pemerintah Belum Berikan Transportasi Layak
A
A
A
JAKARTA - Munculnya aplikasi online yang kian masif belakangan ini ditengarai karena pemerintah belum memberikan transportasi yang layak bagi masyarakat.
Mengenai angkutan aplikasi online, Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai itu merupakan bagian dari perkembangan zaman khususnya pada ekonomi kreatif.
Masyarakat Jakarta, kata Sarman, membutuhkan transportasi yang aman dan nyaman. Sejauh ini hanya transportasi online yang bisa melayani kebutuhan warga Jakarta. (Baca: Pemprov DKI Tak Serius Benahi Transportasi Ibu Kota)
"Terus terang saja pemerintah belum mampu memberikan transportasi yang nyaman dan aman. Sekitar 45 persen pengguna angkutan konvensional beralih ke online karena kemudahannya," kata Sarman saat diskusi dalam Polemik Sindo TrijayaFM, di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (26/3/2016).
Sarman juga menyebut pemerintah pusat terlalu lambat merespon kehadiran aplikasi online. "Dishub kan sudah menyurati kemenhub. Adanya demo kemarin pemerintah baru sadar kan. Demo kemarin bikin rugi. Logistik terganggu. Orang mau pulang kerja susah. Ini regulasinya harus diatur seperti apa," tambahnya. (Baca juga: Ini Solusi Pemerintah Atasi Polemik Transportasi di Jakarta)
Jika ojek online dipermasalahkan, lanjut Sarman, mengapa ojek pangkalan juga tidak turut dipermasalahkan. "Dulu banyak ojek mangkal. Itu di Undang-undang kan tidak ada atau resmi. Dia mangkal di sarana umum, kenapa enggak diatur dari dulu," lanjutnya.
Adanya kejadian ini, pemerintah mesti cepat merespon perubahan zaman, dari konvensional ke online. "Pemerintah harus responsif. Ini kemajuan teknologi, karena kebutuhan orang banyak maka harus segera diatur," tutupnya.
PILIHAN:
Mulai Rayu PDIP, Ahok Tak Konsisten Maju Lewat Jalur Independen
Diduga Peras Pengusaha Klinik, Oknum Polisi Diringkus Anggota TNI
Mengenai angkutan aplikasi online, Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai itu merupakan bagian dari perkembangan zaman khususnya pada ekonomi kreatif.
Masyarakat Jakarta, kata Sarman, membutuhkan transportasi yang aman dan nyaman. Sejauh ini hanya transportasi online yang bisa melayani kebutuhan warga Jakarta. (Baca: Pemprov DKI Tak Serius Benahi Transportasi Ibu Kota)
"Terus terang saja pemerintah belum mampu memberikan transportasi yang nyaman dan aman. Sekitar 45 persen pengguna angkutan konvensional beralih ke online karena kemudahannya," kata Sarman saat diskusi dalam Polemik Sindo TrijayaFM, di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (26/3/2016).
Sarman juga menyebut pemerintah pusat terlalu lambat merespon kehadiran aplikasi online. "Dishub kan sudah menyurati kemenhub. Adanya demo kemarin pemerintah baru sadar kan. Demo kemarin bikin rugi. Logistik terganggu. Orang mau pulang kerja susah. Ini regulasinya harus diatur seperti apa," tambahnya. (Baca juga: Ini Solusi Pemerintah Atasi Polemik Transportasi di Jakarta)
Jika ojek online dipermasalahkan, lanjut Sarman, mengapa ojek pangkalan juga tidak turut dipermasalahkan. "Dulu banyak ojek mangkal. Itu di Undang-undang kan tidak ada atau resmi. Dia mangkal di sarana umum, kenapa enggak diatur dari dulu," lanjutnya.
Adanya kejadian ini, pemerintah mesti cepat merespon perubahan zaman, dari konvensional ke online. "Pemerintah harus responsif. Ini kemajuan teknologi, karena kebutuhan orang banyak maka harus segera diatur," tutupnya.
PILIHAN:
Mulai Rayu PDIP, Ahok Tak Konsisten Maju Lewat Jalur Independen
Diduga Peras Pengusaha Klinik, Oknum Polisi Diringkus Anggota TNI
(ysw)
