Mirip Kalijodo, Pantai Parangtritis dan Sekitarnya Juga Akan Ditertibkan
Minggu, 28 Februari 2016 - 16:29 WIB
Mirip Kalijodo, Pantai Parangtritis dan Sekitarnya Juga Akan Ditertibkan
A
A
A
BANTUL - Kawasan sepanjang pantai selatan Bantul yang mirip dengan Kalijodo atau lebih dikenal dengan Pantai Parangtritis akan ditertibkan dari praktik prostitusi. Untuk itu, Pemkab Bantul akan berupaya melakukan penertiban dan pembersihan bangunan-bangunan liar yang banyak terdapat di kawasan pantai selatan tersebut.
Bupati Bantul, Suharsono mengungkapkan, sama seperti yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama atau Ahok yang akan menertibkan kawasan prostitusi Kalijodo, dia juga akan melakukan penertiban di kawasan pantai selatan Bantul, terutama di kawasan Kompleks Parangtritis.
Dia ingin mengubah kawasan pantai selatan Bantul menjadi kawasan yang ramah wisatawan serta mendukung program pemerintah yang agamis.
“Saya akan bersihkan pendatang-pendatang ilegal termasuk para PSK (Pekerja Seks Komersial), sebab katanya sebagian besar PSK yang ada di sana justru pendatang,” timpalnya.
Sebagai langkah awal, dalam waktu dekat ini dia akan terjun langsung ke kawasan pantai selatan melihat kondisi sebenarnya seperti apa.
Dia akan mencoba mengecek bangunan-bangunan liar yang tidak mengantongi izin dan juga bangunan-bangunan yang dibangun oleh pemerintah dari dana APBD yang kini banyak disalahgunakan.
Bersama kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dia akan menyisir pantai selatan Bantul.
Kawasan pertama yang akan dicek adalah di sepanjang Pantai Depok hingga Pantai Parangkusumo. Bangunan-bangunan liar yang kini ada akan dia data dan nantinya akan dibersihkan.
“Hal ini juga mendukung rencana restorasi Gumuk Pasir dari pemerintah DIY,” paparnya. Jika sepanjang pantai selatan bersih dan tertib, maka dia akan berupaya mendatangkan investor di kawasan tersebut.
Saat ini, dia memang sudah membuka lebar pintu bagi para investor agar bersedia membuka usaha di kawasan tersebut. Sebab, dia sudah berkomitmen untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warga Bantul.
Kasat Pol PP Bantul, Hernawan Setiadji mengatakan, memang sudah seharusnya kawasan pantai Parangtritis dan sekitarnya ditertibkan untuk mendukung visi beragama Kabupaten Bantul.
Baginya, penertiban kawasan Pantai Parangtritis adalah persoalan yang mudah tak seperti penertiban di Kalijodo. “Sebenarnya mudah, tinggal keberanian dari para pemimpin daerah,” terangnya.
Menurutnya, langkah penertiban tersebut harus segera dilakukan sebab jika tidak bangunan-bangunan liar di sepanjang pantai selatan akan terus bertambah.
Dia sebenarnya menunggu-nunggu perintah dari atasan untuk merobohkan bangunan-bangunan liar yang kini mulai banyak bertambah.
Sebab, dengan ketegasan penertiban bangunan liar tersebut, bisa menjadi terapi kejut bagi para penghuni ataupun pendatang baru yang sering mendirikan bangunan liar.
Terkait dengan prostitusi ilegal, sebenarnya jumlah PSK-PSK di Bantul tidak begitu banyak. Hernawan mengungkapkan, jumlah PSK-PSK yang mangkal di kawasan Pantai Selatan Bantul saat ini tak mencapai 100 orang dan sebagian besar dari luar Bantul.
Sehingga jika ditertibkan, pemerintah tidak perlu menanggung kehidupan mereka selanjutnya.“Tinggal mengembalikan ke daerah asal, selesai. Tak perlu repot-repot memberikan pelatihan ketrampilan untuk menyambung hidup,” tandasnya.
Bupati Bantul, Suharsono mengungkapkan, sama seperti yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama atau Ahok yang akan menertibkan kawasan prostitusi Kalijodo, dia juga akan melakukan penertiban di kawasan pantai selatan Bantul, terutama di kawasan Kompleks Parangtritis.
Dia ingin mengubah kawasan pantai selatan Bantul menjadi kawasan yang ramah wisatawan serta mendukung program pemerintah yang agamis.
“Saya akan bersihkan pendatang-pendatang ilegal termasuk para PSK (Pekerja Seks Komersial), sebab katanya sebagian besar PSK yang ada di sana justru pendatang,” timpalnya.
Sebagai langkah awal, dalam waktu dekat ini dia akan terjun langsung ke kawasan pantai selatan melihat kondisi sebenarnya seperti apa.
Dia akan mencoba mengecek bangunan-bangunan liar yang tidak mengantongi izin dan juga bangunan-bangunan yang dibangun oleh pemerintah dari dana APBD yang kini banyak disalahgunakan.
Bersama kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dia akan menyisir pantai selatan Bantul.
Kawasan pertama yang akan dicek adalah di sepanjang Pantai Depok hingga Pantai Parangkusumo. Bangunan-bangunan liar yang kini ada akan dia data dan nantinya akan dibersihkan.
“Hal ini juga mendukung rencana restorasi Gumuk Pasir dari pemerintah DIY,” paparnya. Jika sepanjang pantai selatan bersih dan tertib, maka dia akan berupaya mendatangkan investor di kawasan tersebut.
Saat ini, dia memang sudah membuka lebar pintu bagi para investor agar bersedia membuka usaha di kawasan tersebut. Sebab, dia sudah berkomitmen untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warga Bantul.
Kasat Pol PP Bantul, Hernawan Setiadji mengatakan, memang sudah seharusnya kawasan pantai Parangtritis dan sekitarnya ditertibkan untuk mendukung visi beragama Kabupaten Bantul.
Baginya, penertiban kawasan Pantai Parangtritis adalah persoalan yang mudah tak seperti penertiban di Kalijodo. “Sebenarnya mudah, tinggal keberanian dari para pemimpin daerah,” terangnya.
Menurutnya, langkah penertiban tersebut harus segera dilakukan sebab jika tidak bangunan-bangunan liar di sepanjang pantai selatan akan terus bertambah.
Dia sebenarnya menunggu-nunggu perintah dari atasan untuk merobohkan bangunan-bangunan liar yang kini mulai banyak bertambah.
Sebab, dengan ketegasan penertiban bangunan liar tersebut, bisa menjadi terapi kejut bagi para penghuni ataupun pendatang baru yang sering mendirikan bangunan liar.
Terkait dengan prostitusi ilegal, sebenarnya jumlah PSK-PSK di Bantul tidak begitu banyak. Hernawan mengungkapkan, jumlah PSK-PSK yang mangkal di kawasan Pantai Selatan Bantul saat ini tak mencapai 100 orang dan sebagian besar dari luar Bantul.
Sehingga jika ditertibkan, pemerintah tidak perlu menanggung kehidupan mereka selanjutnya.“Tinggal mengembalikan ke daerah asal, selesai. Tak perlu repot-repot memberikan pelatihan ketrampilan untuk menyambung hidup,” tandasnya.
(sms)
