DPRD DKI Minta KPK Tuntaskan Investigasi Sumber Waras
DPRD DKI Minta KPK Tuntaskan Investigasi Sumber Waras
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan investigasi terhadap kasus dugaan korupsi pembelian lahan di RS Sumber Waras yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Ketua Komisi D bidang Pembangunan, Mohamad Sanusi menegaskan kedatangannya ke KPK beberapa hari lalu untuk memberikan dukungan moril kepada lembaga anti rasuah dalam melakukan investigasi terhadap kasus Sumber Waras. Terlebih dirinya menyakini, kapabilitas dan kapasitas KPK dalam mengungkapkan kasus itu sangatlah profesional dan cukup diandalkan.
"Sejauh ini kerja mereka cukup bagus, makanya kami dukung penuh, termasuk merampungkan investigasi secara cepat," kata Sanusi kepada SINDO, Jumat (19/2/2016).
Sanusi mengindikasi akan adanya korupsi dalam pembelian maupun pembayaran RS Sumber Waras cukup terlihat. Karena hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK), terbukti jelas Pemprov DKI Jakarta melakukan penyimpangan sebesar Rp191 miliar. Temuan itulah, yang membuat pihak BPK akhirnya meminta KPK untuk melakukan investigasi terhadap temuannya.
"Sebenarnya mau berapapun rumah sakit atau lahannya yang dibeli, saya tidak mempermasalahkan, yang jadi masalah itukan bagaimana cara membayar dan membelinya," cetus Sanusi.
Sekalipun saat ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum terbukti kuat melakukan penyimpangan, namun dugaan ke arah sana selalu ada. "Yah kalau enggak pak gubernur, bisa jadi kadisnya yang bermain. Nanti saja kita lihat," tuturnya.
Terpisah, Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Marlo Sitompul turut berkomentar terkait pemanggilan Ahok terhadap KPK beberapa waku lalu. Ia berharap, semoga hasil pemeriksaan BPK itu dapat mengungkap indikasi kerugian daerah sebesar Rp191 miliar dalam kasus pembelian RS Sumber Waras.
"Semoga semua terungkap. Jadi rakyat dan berbagai kalangan juga tak lagi bertanya-tanya," katanya. (Baca: KPK Didesak Periksa Ahok Terkait RS Sumber Waras)
Selain itu, ia berharap, BPK dapat bekerja secara profesional dalam mengungkap korupsi yang terjadi. Bahkan, menurutnya, melalui kasus ini tentunya akan terdapat 'oknum' yang menjadi tumbal.
"Kami nantikan saja, apakah Ahok akan menumbalkan lagi anak buahnya. Pastinya begitu, mengingat, pencitraan Ahok kepada publik sebagai pemimpin yang katanya bersih. Kami pun mendesak Ahok harus bersikap kesatria segera mundur, hal itu lebih terhormat ketimbang cuci tangan," tutupnya.
PILIHAN:
Pembantu Pergoki Saipul Jamil Cabuli DS
Ketua Komisi D bidang Pembangunan, Mohamad Sanusi menegaskan kedatangannya ke KPK beberapa hari lalu untuk memberikan dukungan moril kepada lembaga anti rasuah dalam melakukan investigasi terhadap kasus Sumber Waras. Terlebih dirinya menyakini, kapabilitas dan kapasitas KPK dalam mengungkapkan kasus itu sangatlah profesional dan cukup diandalkan.
"Sejauh ini kerja mereka cukup bagus, makanya kami dukung penuh, termasuk merampungkan investigasi secara cepat," kata Sanusi kepada SINDO, Jumat (19/2/2016).
Sanusi mengindikasi akan adanya korupsi dalam pembelian maupun pembayaran RS Sumber Waras cukup terlihat. Karena hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK), terbukti jelas Pemprov DKI Jakarta melakukan penyimpangan sebesar Rp191 miliar. Temuan itulah, yang membuat pihak BPK akhirnya meminta KPK untuk melakukan investigasi terhadap temuannya.
"Sebenarnya mau berapapun rumah sakit atau lahannya yang dibeli, saya tidak mempermasalahkan, yang jadi masalah itukan bagaimana cara membayar dan membelinya," cetus Sanusi.
Sekalipun saat ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum terbukti kuat melakukan penyimpangan, namun dugaan ke arah sana selalu ada. "Yah kalau enggak pak gubernur, bisa jadi kadisnya yang bermain. Nanti saja kita lihat," tuturnya.
Terpisah, Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Marlo Sitompul turut berkomentar terkait pemanggilan Ahok terhadap KPK beberapa waku lalu. Ia berharap, semoga hasil pemeriksaan BPK itu dapat mengungkap indikasi kerugian daerah sebesar Rp191 miliar dalam kasus pembelian RS Sumber Waras.
"Semoga semua terungkap. Jadi rakyat dan berbagai kalangan juga tak lagi bertanya-tanya," katanya. (Baca: KPK Didesak Periksa Ahok Terkait RS Sumber Waras)
Selain itu, ia berharap, BPK dapat bekerja secara profesional dalam mengungkap korupsi yang terjadi. Bahkan, menurutnya, melalui kasus ini tentunya akan terdapat 'oknum' yang menjadi tumbal.
"Kami nantikan saja, apakah Ahok akan menumbalkan lagi anak buahnya. Pastinya begitu, mengingat, pencitraan Ahok kepada publik sebagai pemimpin yang katanya bersih. Kami pun mendesak Ahok harus bersikap kesatria segera mundur, hal itu lebih terhormat ketimbang cuci tangan," tutupnya.
PILIHAN:
Pembantu Pergoki Saipul Jamil Cabuli DS
(mhd)
Explore More