Ini Hasil Pertemuan DPRD DKI Jakarta dengan KPK
Kamis, 18 Februari 2016 - 09:33 WIB
Ini Hasil Pertemuan DPRD DKI Jakarta dengan KPK
A
A
A
JAKARTA - Puluhan anggota DPRD DKI Jakarta telah menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 17 Februari 2016 kemarin. Dalam kunjungannya itu, puluhan anggota Dewan menangih janji lembaga antirasuah itu.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, dalam pertemuan itu, KPK mengatakan tetap melanjuti kasus pembelian lahan di Rmah Sakit Sumber Waras yang merugikan negara hingga Rp191 miliar pada APBD-P 2014. KPK juga membantah ucapan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kalau kasus itu sudah basi.
"Kepada kami kemarin, KPK memastikan soal Sumber Waras tidak ada yang basi seperti pernyataan yang pernah dilontarkan Ahok," ujar Syarif di Jakarta, Kamis (18/2/2016).
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan, KPK akan mempublish kasus Sumber Waras apabila sudah memenuhi bukti. Karena, KPK tidak memberikan batas waktu pengungkapan kasus berdasarkan dua alat bukti.
"Artinya, jika alat bukti sudah memenuhi ada saatnya KPK akan mempublish pihak yang akan menjadi tersangka maupun saksi. Selama ini KPK nyatanya sudah memanggil pihak-pihak terkait. Tetapi berdasarkan ketentuan, hal itu tidak bisa dipublikasikan," tukas Syarif.
Sudah ada perjanjian antaran DPRD dan KPK, kata dia, anggota Dewan akan rutin berkunjung untuk melakukan pengawasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan pemeriksa Keuangan (BPK) dua minggu sekali, dan untuk silahturahmi dengan KPK.
PILIHAN:
Ahok Sebut Lantai 7 Alexis Merupakan Surga Dunia
Ahok Dinilai Takut Hadapi Warga Kalijodo
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, dalam pertemuan itu, KPK mengatakan tetap melanjuti kasus pembelian lahan di Rmah Sakit Sumber Waras yang merugikan negara hingga Rp191 miliar pada APBD-P 2014. KPK juga membantah ucapan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kalau kasus itu sudah basi.
"Kepada kami kemarin, KPK memastikan soal Sumber Waras tidak ada yang basi seperti pernyataan yang pernah dilontarkan Ahok," ujar Syarif di Jakarta, Kamis (18/2/2016).
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan, KPK akan mempublish kasus Sumber Waras apabila sudah memenuhi bukti. Karena, KPK tidak memberikan batas waktu pengungkapan kasus berdasarkan dua alat bukti.
"Artinya, jika alat bukti sudah memenuhi ada saatnya KPK akan mempublish pihak yang akan menjadi tersangka maupun saksi. Selama ini KPK nyatanya sudah memanggil pihak-pihak terkait. Tetapi berdasarkan ketentuan, hal itu tidak bisa dipublikasikan," tukas Syarif.
Sudah ada perjanjian antaran DPRD dan KPK, kata dia, anggota Dewan akan rutin berkunjung untuk melakukan pengawasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan pemeriksa Keuangan (BPK) dua minggu sekali, dan untuk silahturahmi dengan KPK.
PILIHAN:
Ahok Sebut Lantai 7 Alexis Merupakan Surga Dunia
Ahok Dinilai Takut Hadapi Warga Kalijodo
(mhd)
