Komnas HAM Akan Pantau Penggusuran Kalijodo
Selasa, 16 Februari 2016 - 02:22 WIB
Komnas HAM Akan Pantau Penggusuran Kalijodo
A
A
A
JAKARTA - Komnas HAM akan memantau dan mengawasi proses penggusuran permukiman di Kalijodo. Ini dilakukan agar penggusuran di lokasi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada pihak yang dirugikan.
Pernyataan ini disampaikan Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas usai menerima perwakilan warga Kalijodo yang dipimpin Daeng Aziz. Hafid menuturkan, warga Kalijodo mendatangi Kantor Komnas HAM mengadukan perihal surat edaran dari Wali Kota Jakarta Utara terkait penertiban.
Hafid berjanji akan meninjau Kalijodo yang rencananya akan ditertibkan Pemprov DKI Jakarta. "Kami akan memantau kondisi di lapangan. Jangan sampai ada penggusuran tanpa alasan hukum yang jelas," kata Hafid kepada wartawan, Senin 15 Februari 2016 kemarin.
Berdasarkan surat sosialisasi yang diedarkan oleh Pemprov DKI Jakarta penggusuran itu dilakukan lantaran permukiman Kalijodo merupakan lahan hijau milik pemerintah.
Hafid menegaskan, akan mengawasi Pemprov DKI dan warga Kalijodo agar dapat diambil keputusan yang tepat. "Baru nantinya kami akan sikapi harus seperti apa dan bagaimana pemerintah dan warga harus bertindak," ucapnya.
Pernyataan ini disampaikan Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas usai menerima perwakilan warga Kalijodo yang dipimpin Daeng Aziz. Hafid menuturkan, warga Kalijodo mendatangi Kantor Komnas HAM mengadukan perihal surat edaran dari Wali Kota Jakarta Utara terkait penertiban.
Hafid berjanji akan meninjau Kalijodo yang rencananya akan ditertibkan Pemprov DKI Jakarta. "Kami akan memantau kondisi di lapangan. Jangan sampai ada penggusuran tanpa alasan hukum yang jelas," kata Hafid kepada wartawan, Senin 15 Februari 2016 kemarin.
Berdasarkan surat sosialisasi yang diedarkan oleh Pemprov DKI Jakarta penggusuran itu dilakukan lantaran permukiman Kalijodo merupakan lahan hijau milik pemerintah.
Hafid menegaskan, akan mengawasi Pemprov DKI dan warga Kalijodo agar dapat diambil keputusan yang tepat. "Baru nantinya kami akan sikapi harus seperti apa dan bagaimana pemerintah dan warga harus bertindak," ucapnya.
(whb)
