Soal Prostitusi, Warga Kalijodo Salahkan Pemerintah
Senin, 15 Februari 2016 - 16:14 WIB
Soal Prostitusi, Warga Kalijodo Salahkan Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Warga Kalijodo yang mendatangi Kantor Komnas HAM keberatan kalau warga di lokasi prostitusi itu disebut sekumpulan preman. Apalagi kalau disebut di Kalijodo disebut marak arena perjudian ilegal.
Kendati begitu mereka tak menampik kalau di Kalijodo merupakan sarang prostitusi. Namun mereka menyebut kondisi itu disebabkan dari pemerintah yang gagal menyediakan lapangan pekerjaan.
"Kemudian katanya disana (Kalijodo) tempat judi, mana ada, silah cek dan klarifikasi ke Polisi bener gak," kata Leo salah satu perwakilan Kalijodo kepada wartawan, Senin (15/2/2016).
Namun untuk masalah prostitusi di Kalijodo, dirinya tidak menampik hal tersebut. Leo mengatakan maraknya rumah esek-esek itu lantaran pemerintah dinilai tidak mampu memberikan lapangan kerja yang luas.
"Lokasisasi itu kegagalan negara dalam menciptakan lapangan kerja," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan Warga Kalijodo menyambangi Komnas HAM dan DPRD DKI atas terbitnya surat edaran dari Walikota Jakarta Utara perihal pembongkaran kawasan lokalisasi itu. Surat edaran tersebut keluar pada tanggal 12 Februari 2016.
PILIHAN:
Hujan Deras, Tol Jakarta-Cikampek Banjir, Gardu Tol Cikunir Ambruk
Jessica Wongso Menunggu Hasil Tes Psikologis
Kendati begitu mereka tak menampik kalau di Kalijodo merupakan sarang prostitusi. Namun mereka menyebut kondisi itu disebabkan dari pemerintah yang gagal menyediakan lapangan pekerjaan.
"Kemudian katanya disana (Kalijodo) tempat judi, mana ada, silah cek dan klarifikasi ke Polisi bener gak," kata Leo salah satu perwakilan Kalijodo kepada wartawan, Senin (15/2/2016).
Namun untuk masalah prostitusi di Kalijodo, dirinya tidak menampik hal tersebut. Leo mengatakan maraknya rumah esek-esek itu lantaran pemerintah dinilai tidak mampu memberikan lapangan kerja yang luas.
"Lokasisasi itu kegagalan negara dalam menciptakan lapangan kerja," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan Warga Kalijodo menyambangi Komnas HAM dan DPRD DKI atas terbitnya surat edaran dari Walikota Jakarta Utara perihal pembongkaran kawasan lokalisasi itu. Surat edaran tersebut keluar pada tanggal 12 Februari 2016.
PILIHAN:
Hujan Deras, Tol Jakarta-Cikampek Banjir, Gardu Tol Cikunir Ambruk
Jessica Wongso Menunggu Hasil Tes Psikologis
(ysw)
