Reformasi Birokrasi ala Ridwan Kamil
Jum'at, 12 Februari 2016 - 20:30 WIB
Reformasi Birokrasi ala Ridwan Kamil
A
A
A
BANDUNG - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sedang menggencarkan reformasi birokrasi di lingkungan Pemkot Bandung. Salah satu caranya adalah dengan mengusung smart city.
Lewat skema itu, sistem administrasi lebih banyak menggunakan sistem online untuk berbagai pelayanan publik.
Sebagai pimpinan, ia juga mengaku tidak sekadar memberi tugas pada para pegawai Pemkot Bandung. Ia turun langsung untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.
"Jadi saya sebagai wali kota mengubah cara kepemimpinan, tidak banyak nyuruh-nyuruh, tapi saya ikut ke dalam, saya ikut di tengah-tengah, ikut menyemangati," kata Emil, sapaan akrabnya, di Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, Jumat (12/2/2016).
Dalam memberikan tugas, ia pun tidak menyampaikannya dengan cara otoriter. Ia bahkan menyatakan bahwa untuk mengubah reformasi birokrasi tidak perlu dengan cara keras agar bisa berjalan baik.
"Enggak harus dengan marah-marah. Cukup dengan ngobrol, memberikan nasihat, ikut membedah penyakit-penyakitnya. Saya kira dengan begitu mereka merasa dihargai. Sistem smart city juga membantu saya mengukur transparansi kinerja (pegawai) dengan baik," jelasnya.
Ia berharap, konsep smart city yang dibangun terus berjalan dalam jangka panjang. Bahkan, ketika ia tidak lagi jadi Wali Kota Bandung, konsep itu diharapkan tetap berjalan.
"Jadi saya tidak mau (Pemkot Bandung) mengandalkan figur kepala daerah. Itu yang saya bangun. Makanya sistem IT kita lumayan canggih," ungkap Emil.
Apa yang dilakukan Emil selama dua tahun terakhir di Pemkot Bandung pun membuahkan hasil. Pemkot Bandung meraih predikat A dalam laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LHE AKIP) yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Padahal, sebelumnya, Pemkot Bandung mendapat predikat CC yang menggambarkan akuntabilitas kinerja pemerintahannya terbilang buruk.
Lewat skema itu, sistem administrasi lebih banyak menggunakan sistem online untuk berbagai pelayanan publik.
Sebagai pimpinan, ia juga mengaku tidak sekadar memberi tugas pada para pegawai Pemkot Bandung. Ia turun langsung untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.
"Jadi saya sebagai wali kota mengubah cara kepemimpinan, tidak banyak nyuruh-nyuruh, tapi saya ikut ke dalam, saya ikut di tengah-tengah, ikut menyemangati," kata Emil, sapaan akrabnya, di Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, Jumat (12/2/2016).
Dalam memberikan tugas, ia pun tidak menyampaikannya dengan cara otoriter. Ia bahkan menyatakan bahwa untuk mengubah reformasi birokrasi tidak perlu dengan cara keras agar bisa berjalan baik.
"Enggak harus dengan marah-marah. Cukup dengan ngobrol, memberikan nasihat, ikut membedah penyakit-penyakitnya. Saya kira dengan begitu mereka merasa dihargai. Sistem smart city juga membantu saya mengukur transparansi kinerja (pegawai) dengan baik," jelasnya.
Ia berharap, konsep smart city yang dibangun terus berjalan dalam jangka panjang. Bahkan, ketika ia tidak lagi jadi Wali Kota Bandung, konsep itu diharapkan tetap berjalan.
"Jadi saya tidak mau (Pemkot Bandung) mengandalkan figur kepala daerah. Itu yang saya bangun. Makanya sistem IT kita lumayan canggih," ungkap Emil.
Apa yang dilakukan Emil selama dua tahun terakhir di Pemkot Bandung pun membuahkan hasil. Pemkot Bandung meraih predikat A dalam laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LHE AKIP) yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Padahal, sebelumnya, Pemkot Bandung mendapat predikat CC yang menggambarkan akuntabilitas kinerja pemerintahannya terbilang buruk.
(zik)
