Hitam Putih Pers Indonesia

PERINGATAN Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh setiap 9 Februari dan bertepatan dengan hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terus mendulang polemik. Peringatan ini dinilai menyesatkan dan tidak memiliki landasan historis.

Sejak pertama diperingati dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden No 5/1985, peringatan HPN selalu menimbulkan silang pendapat insan pers. Peringatan itu dinilai ingin menggelapkan sejarah pers Indonesia dengan sejarah PWI.

Peringatan HPN pertama digagas pada Desember 1978 saat Kongres PWI ke-16 di Padang. Saat itu, kepemimpinan PWI pusat berada di tangan Menteri Penerangan Harmoko. Selama di bawah Harmoko, PWI menjadi corong berita Orde Baru.

Pada Kongres PWI itu, akhirnya diputuskan hari lahir PWI pada 9 Februari 1946 sebagai HPN. Usulan ini kemudian dibawa Harmoko kepada Presiden Soeharto. Setelah melewati lobi tingkat tinggi, usulan itu akhirnya disetujui Soeharto.



Setahun sebelum keputusan itu diambil, Presiden Soeharto melalui Peraturan Menteri Penerangan No 2/1984 menetapkan PWI sebagai perkumpulan wartawan satu-satunya yang diakui di Indonesia. Sejak itu, PWI berada di bawah ketiak pemerintah.

Namun begitu, PWI bukan satu-satunya organisasi wartawan. Jauh sebelum PWI lahir, telah berdiri perkumpulan wartawan dengan nama Inlandsche Journalisten Bond (IJB) pada 1914. Inilah perkumpulan wartawan yang pertama di Indonesia.

Perkumpulan ini didirikan oleh Mas Marco Kartodikromo bersama sejumlah pejuang lainnya, seperti Dr Tjipto Mangunkusumo, Sosro Kartono, dan Ki Hadjar Dewantara. Berbeda dengan PWI, IJB merupakan wadah perjuangan kaum pergerakan saat itu.

IJB juga memiliki medianya sendiri, yakni Doenia Bergerak. Sejak nomor pertama penerbitannya, surat kabar yang dikelola Mas Marco ini langsung menurunkan tulisan yang berisi kritik tajam terhadap penguasa kolonial Hindia Belanda.



Akibat tulisan-tulisannya itu, Mas Marco sering tersangkut delik pers dan mendekam dalam bui. Ketika pecah pemberontakan rakyat 1926-1927, Mas Marco ditangkap dan dibuang Pemerintah Belanda ke Boven Digoel dan meninggal dunia di sana.

Perkumpulan wartawan lain yang juga penting untuk dicatat adalah Sarekat Journalists Asia pada 1925, Perkumpulan Kaoem Journalists pada 1933, dan Persatoean Djurnalis Indonesia pada 1940. Perkumpulan-perkumpulan itu tidak berumur lama.

Meski demikian, tanggal kelahiran perkumpulan-perkumpulan wartawan itu tetap kurang tepat dijadikan hari peringatan pers nasional. Penetapan HRN harus merujuk pada kelahiran pers nasional itu sendiri, dan PWI tidak mewakili itu.

Hal ini senada dengan pernyataan mantan Kepala Penelitian Pengembangan (Litbang) Kompas Daniel Dhakidae. Menurutnya, pemerintah saat itu telah keliru menetapkan HPN jatuh pada 9 Februari, karena merujuk kepada hari lahir PWI.



Penetapan hari pers nasional, menurutnya harus merujuk pada hari kelahiran pers nasional. Sebab dalam perkembangannya, organisasi wartawan justru lahir setelah karakter pers nasional mulai terbentuk di permulaan abad ke-20.

Dalam tesisnya, Ahmat Adam mengatakan, koran pribumi pertama di Indonesia adalah Soenda Berita. Surat kabar ini terbit pertama kalinya pada 17 Agustus 1903. Penerbit dan editornya adalah seorang pribumi bernama Tirto Adhi Soerjo.

Soenda Berita merupakan penerbitan pertama yang dimiliki, diedit, dan dikelola oleh pribumi. Dalam setiap tulisannya, koran yang berusia hanya dua tahun ini selalu merangsang pembacanya untuk berjuang bagi kemajuan masyarakat.

Kehadiran Soenda Berita telah merangsang berbagai penerbitan pribumi lainnya di Indonesia. Sejalan dengan itu, lahirlah fajar baru kesadaran nasional untuk membuat perkumpulan modern di bawah kepemimpinan kaum terpelajar Indonesia.

Perkumpulan modern pertama di Indonesia adalah Sarekat Prijaji pada 1906. Organisasi yang fokus untuk memajukan pendidikan modern di Indonesia ini didirikan oleh Tirto Adhi Soerjo dengan Ketuanya Raden Mas Prawiradiningrat.



Gaung kesadaran nasional semakin menggema saat Tirto menerbitkan Medan Prijaji dengan nomor penerbitan pertamanya pada 7 Januari 1907. Surat kabar ini dicetak dalam bentuk tabloid dan menjadi mingguan pertama yang terbit di Pulau Jawa.

Dalam pemberitaannya, Medan Prijaji mengambil peran sebagai corong kaum terpelajar Indonesia dan forum bagi masyarakat umum untuk mengutarakan pandangan mereka, serta mendiskusikan isu menyangkut kesejahtaraan penduduk pribumi.

Tidak hanya itu, Medan Prijaji juga dengan berani mulai berbicara persoalan politik pemerintah kolonial yang dinggap tabu, serta melakukan kritik terhadap priyai dan pejabat daerah yang kerap mengeksploitasi rakyat kecil dan bertindak korup.

Selain membela kepentingan pribumi melawan eksploitasi dan ketidakadilan penguasa pribumi dan pejabat pemerintah yang korup, Medan Prijaji juga dikenal sangat keras mengkritik sistem kolonial Pemerintah Hindia Belanda yang menindas.

Keberanian Tirto Adhi Soerjo dalam menulis membuat nama Medan Prijaji dengan mudah dikenal. Selain fokus mengelola Medan Prijaji, Tirto juga menerbitkan Soeloeh Keadilan pada April 1907 dan Poetri Hindia pada Juni 1908.

Masa kelahiran pers nasional inilah yang coba digelapkan oleh PWI dan Pemerintah Orde Baru Soeharto dengan menjadikan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) jatuh pada 9 Februari, mengikuti hari kelahiran PWI pada 9 Februari 1946.

Demikian ulasan singkat singkat Cerita Pagi hari ini berusaha menyorot kontroversi Hari Pers Nasional yang diperingati setiap 9 Februari. Semoga tulisan ini dapat menambah wacana dilakukannya sutau peninjauan kembali terhadap HPN.

Sumber Tulisan
*Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926, Grafiti, Cetakan Kedua, 2005.
*Ahmat Adam, Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan, Hasta Mitra, Juni 2003.
*Rushdy Hoesein, Persatuan Wartawan Indonesia dan Hari Pers Nasional, dikutip dalam laman Sejarah Kita http://sejarahkita.blogspot.co.id.