Banyak Utang, Kemenangan Bupati Lampung Dipertanyakan?
Kamis, 28 Januari 2016 - 22:09 WIB
Banyak Utang, Kemenangan Bupati Lampung Dipertanyakan?
A
A
A
JAKARTA - Adik Ketua MPR Zulkifli Hasan, Zainudin Hasan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Zainudin dilaporkan karena memiliki banyak utang dalam Pilkada Lampung Selatan pada 9 Desember 2015.
Pelaporan dilakukan oleh Forum Mahasiswa dan Pemuda Lampung (Fomapela). Koordinator Formapela Mareski mengatakan, berdasarkan LHKPN 2013, Zainuddin memiliki utang Rp12,353 miliar.
"Ini sangat ganjil. Saat Zanuddin kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Selatan 2015, utangnya tidak berubah," ungkapnya kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/1/2016).
‎Dalam UU No 4, huruf j, Peraturan KPU No 9 tahun 2015 disebutkan, warga negara Indonesia dapat menjadi calon kepala daerah jika tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara badan hukum.
"Makanya kami minta KPK melakukan verfikasi ulang atas LHKPN Zainuddin untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih," jelasnya.
Dia juga menyayangkan aksi tutup mata KPU dan Bawaslu yang tetap meloloskan Zainuddin sebagai Bupati Lampung Selatan. Padahal langkah itu melanggar UU yang mereka buat sendiri.
"Makanya kami minta juga ke KPU untuk menganulir penetapan calon Bupati Lampung Selatan," tuturnya.
Tidak hanya itu, Zulkifli Hasan juga diduga terlibat dalam pemenangan Zainuddin. Dia melakukan kampanye terselubung dengan mengumpulkan 47 kepala desa di Lampung Selatan. "Kampanye itu dikemas dengan sosialisasi 4 pilar," pungkasnya.
Pelaporan dilakukan oleh Forum Mahasiswa dan Pemuda Lampung (Fomapela). Koordinator Formapela Mareski mengatakan, berdasarkan LHKPN 2013, Zainuddin memiliki utang Rp12,353 miliar.
"Ini sangat ganjil. Saat Zanuddin kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Selatan 2015, utangnya tidak berubah," ungkapnya kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/1/2016).
‎Dalam UU No 4, huruf j, Peraturan KPU No 9 tahun 2015 disebutkan, warga negara Indonesia dapat menjadi calon kepala daerah jika tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara badan hukum.
"Makanya kami minta KPK melakukan verfikasi ulang atas LHKPN Zainuddin untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih," jelasnya.
Dia juga menyayangkan aksi tutup mata KPU dan Bawaslu yang tetap meloloskan Zainuddin sebagai Bupati Lampung Selatan. Padahal langkah itu melanggar UU yang mereka buat sendiri.
"Makanya kami minta juga ke KPU untuk menganulir penetapan calon Bupati Lampung Selatan," tuturnya.
Tidak hanya itu, Zulkifli Hasan juga diduga terlibat dalam pemenangan Zainuddin. Dia melakukan kampanye terselubung dengan mengumpulkan 47 kepala desa di Lampung Selatan. "Kampanye itu dikemas dengan sosialisasi 4 pilar," pungkasnya.
(san)
