Aneh, Bantul Tak Miliki Data Rumah Tidak Layak Huni

BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul tidak memiliki data pasti terkait dengan jumlah rumah tidak layak huni di wilayahnya.

Namun demikian, mereka mengklaim jumlahnya hanya sedikit karena sebagian besar rumah di Bantul masih terhitung baru dan kuat setelah dibangun pascagempa.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bantul, Suarman mengatakan, sebenarnya Dinsos telah meminta kepada semua kecamatan untuk memasukkan data terkait dengan rumah yang tidak layak huni di wilayah mereka.

Namun dari 17 kecamatan yang ada di Bantul hanya dua kecamatan yang mengajukan data rumah tidak layah huni. "Dua kecamatan yang mengajukan yaitu Pajangan dan Banguntapan," ujarnya, Selasa (26/1/2016).

Laki-laki yang akrab dipanggil Arman ini mengungkapkan, dari dua kecamatan tersebut jumlah rumah layak tidak huni ada sekitar 160-an buah.

Menurut Arman, dua hal yang menjadi penyebab rumah-rumah tersebut tidak layak huni. Yang pertama adalah karena dibangun dengan asal-asalan ketika pascagempa bumi 2006 lalu.

Selain itu, rumah tidak layak huni tersebut dibangun dengan seadanya dari keluarga baru dari pernikahan-pernikahan yang belum lama. Karena dana yagn digunakan untuk membangun rumah baru namun terpaksa harus pisah rumah dengan orangtua.

Sehingga rumah-rumah tersebut dibangun dengan dari bambu dan juga bahan seadanya. "Tetapi jumlahnya sangat sedikit," terangnya.

Arman berani menyimpulkan jumlah rumah tidak layak huni tersebut masih sedikit karena pascagempa 2006 lalu, Kabupaten Bantul mendapat gelontoran dana membangun rumah baru korban gempa sebanyak 200 ribu buah rumah.

Setiap rumah kala itu mendapat dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp15 juta untuk rusak berat.

Tahun ini, pihaknya mendapat alokasi dana untuk merehabilitasi sekitar 156 rumah dari sekitar 160-an rumah yang diajukan. Sementara rumah-rumah yang lainnya tidak lolos karena tidak memenuhi criteria.

Masing-masing rumah nanti akan mendapat alokasi sebanyak Rp 10 juta dan akan diserahkan langsung ke rekening masing-masing. "Nanti yang membelanjakan pemilik rumah. Dan untuk mengawasi kami ada tim," ujarnya.

Sebelumnya Camat Bantul Endang Rahmawati mengungkapkan, di wilayahnya setidaknya ada 125 rumah yang tidak layak huni.

Pihaknya mengalami kesulitan dalam menangani rumah-rumah tidak layak huni tersebut karena memang tidak ada dana. Pihaknya hanya memberikan data ke instansi atau lembaga yang mengurusi rumah tidak layak huni ini.

"Kalau ada program bedah rumah untuk yang tidak layak huni, baru kami mengarahkannya," pungkasnya.