Daerah Rawan Peredaran Narkoba di Jawa Tengah
Selasa, 22 Desember 2015 - 17:10 WIB
Daerah Rawan Peredaran Narkoba di Jawa Tengah
A
A
A
SEMARANG - Sebanyak 1.016 tersangka penyalahgunaan narkoba ditangkap Direktorat Reserse Narkoba (Dit Resnarkoba) Polda Jawa Tengah dan jajarannya selama 11 bulan terakhir, terhitung Januari–November 2015.
Direktur Resnarkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Eko Widodo mengatakan, ada beberapa daerah yang cukup tinggi tingkat peredarannya dari total 35 kabupaten/kota di provinsi ini.
“Beberapa daerah seperti Solo Raya, Banyumas, Magelang, Semarang, cukup tinggi (tingkat penyalahgunaan). Dari jumlah yang ditangkap, tentu belum final, karena masih ada satu bulan lagi di Desember ini,” ungkapnya, Selasa (22/12/2015).
Ribuan tersangka itu, sebut Eko, adalah total dari 775 kasus yang diungkap. Soal sebaran peredaran gelap narkoba yang terjadi, disebabkan karena banyaknya permintaan alias pecandu.
“Kalau demand (permintaan) banyak, maka supply (penawaran) ke sana,” katanya.
Perwira menengah polisi itu menyebut, dari data sementara tahun ini memang tangkapan terbesar adalah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Temanggung dengan barang bukti sekira 2,5 kg sabu dan di Batang dengan barang bukti 3 kg sabu.
Modus penyelundupannya jalur darat, baik disembunyikan dalam boneka binatang dan dimasukkan kardus susu bubuk.
“Rata–rata penangkapan barang buktinya kisaran 30 gram sampai 40 gram. Akhir pekan kemarin, Kamis atau Jumat malam, anggota saya tangkap mahasiswa di sebuah hotel di Solo, bawa 40 gram sabu. Dia pengedar," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah Brigjen Pol Amrin Remico mengatakan, ditiap–tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah, idealnya memiliki Badan Narkotika Kota/Kabupaten (BNK).
“Masih ada 28 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang belum punya BNK. Tahun 2015 ini sudah mengusulkan 7, tapi yang disetujui 2. Banyumas dan Tegal Kota,” timpalnya.
Harapan agar tiap kabupaten/kota mempunyai BNK melihat peredaran gelap narkotika yang terus masif. Soal teknis, Amrin berharap kabupaten/kota bisa memberikan hibah berupa lahan.
“Nanti fisiknya yang bangun dari BNN pusat. Pimpinannya (BNK) bisa Polri bisa PNS, soal personel Polri nanti kami minta ke Polda Jawa Tengah,” pungkasnya.
Direktur Resnarkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Eko Widodo mengatakan, ada beberapa daerah yang cukup tinggi tingkat peredarannya dari total 35 kabupaten/kota di provinsi ini.
“Beberapa daerah seperti Solo Raya, Banyumas, Magelang, Semarang, cukup tinggi (tingkat penyalahgunaan). Dari jumlah yang ditangkap, tentu belum final, karena masih ada satu bulan lagi di Desember ini,” ungkapnya, Selasa (22/12/2015).
Ribuan tersangka itu, sebut Eko, adalah total dari 775 kasus yang diungkap. Soal sebaran peredaran gelap narkoba yang terjadi, disebabkan karena banyaknya permintaan alias pecandu.
“Kalau demand (permintaan) banyak, maka supply (penawaran) ke sana,” katanya.
Perwira menengah polisi itu menyebut, dari data sementara tahun ini memang tangkapan terbesar adalah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Temanggung dengan barang bukti sekira 2,5 kg sabu dan di Batang dengan barang bukti 3 kg sabu.
Modus penyelundupannya jalur darat, baik disembunyikan dalam boneka binatang dan dimasukkan kardus susu bubuk.
“Rata–rata penangkapan barang buktinya kisaran 30 gram sampai 40 gram. Akhir pekan kemarin, Kamis atau Jumat malam, anggota saya tangkap mahasiswa di sebuah hotel di Solo, bawa 40 gram sabu. Dia pengedar," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah Brigjen Pol Amrin Remico mengatakan, ditiap–tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah, idealnya memiliki Badan Narkotika Kota/Kabupaten (BNK).
“Masih ada 28 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang belum punya BNK. Tahun 2015 ini sudah mengusulkan 7, tapi yang disetujui 2. Banyumas dan Tegal Kota,” timpalnya.
Harapan agar tiap kabupaten/kota mempunyai BNK melihat peredaran gelap narkotika yang terus masif. Soal teknis, Amrin berharap kabupaten/kota bisa memberikan hibah berupa lahan.
“Nanti fisiknya yang bangun dari BNN pusat. Pimpinannya (BNK) bisa Polri bisa PNS, soal personel Polri nanti kami minta ke Polda Jawa Tengah,” pungkasnya.
(san)
