Akan Dikepung Banjir, DKI Belum Buat Surat Tanggap Darurat
Jum'at, 18 Desember 2015 - 21:07 WIB
Akan Dikepung Banjir, DKI Belum Buat Surat Tanggap Darurat
A
A
A
JAKARTA - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum membuat pernyataan darurat bencana kepada BNPB. Padahal, minggu ketiga Tahun Baru Jakarta diprediksi akan dikepung banjir.
"Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Riau dan beberapa daerah lainnya sudah membuat suratnya. Jakarta belum buat," kata Sutopo di Graha BNPB, Jakarta Timur, Jumat (18/12/2015).
Sutopo menambahkan, jika kepala daerah telah membuat surat tersebut, BNPB bisa dengan mudah menyalurkan bantuan kepada daerah yang terdampak bencana.
"Misalnya di daerah A, sudah sering terjadi bencana dengan perkiraan data korban segini, yang dibutuhkan ini, mestinya kepala daerah sudah bisa membuat pernyataan darurat. Ingat, darurat bencana itu tidak sama dengan darurat militer," tuturnya.
Meski demikian, kata dia, keputusan itu ada di tangan masing-masing kepala daerah. Jika sudah membuat surat pernyataan tanggap darurat, kata dia, BNPB akan mudah memberikan bantuan.
"Pemahaman darurat bencana belum dimengerti para kepala daerah. Contohnya, kasus kebakaran hutan dan lahan yang kemarin terjadi. Itu kepala daerahnya begitu lamban membuat status darurat. Setelah parah, baru pada membuat," keluhnya.
PILIHAN:
Ojek Online Butuh Payung Hukum Khusus
"Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Riau dan beberapa daerah lainnya sudah membuat suratnya. Jakarta belum buat," kata Sutopo di Graha BNPB, Jakarta Timur, Jumat (18/12/2015).
Sutopo menambahkan, jika kepala daerah telah membuat surat tersebut, BNPB bisa dengan mudah menyalurkan bantuan kepada daerah yang terdampak bencana.
"Misalnya di daerah A, sudah sering terjadi bencana dengan perkiraan data korban segini, yang dibutuhkan ini, mestinya kepala daerah sudah bisa membuat pernyataan darurat. Ingat, darurat bencana itu tidak sama dengan darurat militer," tuturnya.
Meski demikian, kata dia, keputusan itu ada di tangan masing-masing kepala daerah. Jika sudah membuat surat pernyataan tanggap darurat, kata dia, BNPB akan mudah memberikan bantuan.
"Pemahaman darurat bencana belum dimengerti para kepala daerah. Contohnya, kasus kebakaran hutan dan lahan yang kemarin terjadi. Itu kepala daerahnya begitu lamban membuat status darurat. Setelah parah, baru pada membuat," keluhnya.
PILIHAN:
Ojek Online Butuh Payung Hukum Khusus
(mhd)
