Pengguna Ojek Online Protes Larangan Menhub
Jum'at, 18 Desember 2015 - 10:40 WIB
Pengguna Ojek Online Protes Larangan Menhub
A
A
A
DEPOK - Para pengguna ojek online protes dengan kebijakan Menteri Perhubungan yang melarang ojek berbasis aplikasi. Pasalnya pemerintah sendiri belum bisa memberikan moda transportasi yang baik ke warga.
“Saya tidak setuju, bukan hanya untuk kendaraan tetap untuk berangkat kerja dan pulang. Karena layanannnya juga bervariasi seperi pembelian makanan hingga layanan antar ASI untuk ibu menyusui sangat dibutuhkan masyarakat di kota – kota besar di Indonesia,” ungkap warga Depok, Anastasia, Jumat (18/12/2015).
Dia menambahkan jika dilarang karena tidak memenuhi kaidah sarana transportasi umum, pemerintah sendiri belum bisa memberikan sarana transportasi yang inovatif. Di zaman yang dinamis saat ini, menurutnya warga butuh layanan yang cepat dan nyaman.
“Seharusnya Pemerintah yang berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks," katanya. (Baca: Menhub Layangkan Surat Larangan Go-Jek dkk)
Sarana transportasi online pun dilengkapi dengan asuransi dan tidak kalah dengan transporasi umum. Layanan jauh lebih ramah dan manusiawi daripada transportasi lain. (Baca juga: Ahok Setengah Hati Larang Ojek Online)
"Jika masalahnya terletak pada pembayaran pajak perusahaan, uji kir dan plat kuning pun pemerintah harus memfasilitasi kendaraan - kendaraan tersebut dengan subsidi BBM, subsidi perawatan kendaraan, fasilitas uji kir yang lebih modern sesuai standarisasi terkini,” katanya.
Warga Sukmajaya Depok lainnya Suryati menjelaskan Go-Jek Cs selama ini membantunya untuk menjalankan usaha online yang ia geluti yakni menjual peralatan kosmetik. Dia mengaku sejak adanya ojek online membuat usahanya lebih cepat ke tangan konsumen.
“Wah jangan dihapus atau dilarang dong, karena kadang pelanggan saya butuh segera. Kalau dikirim pakai jasa pengiriman surat atau kantor pos kan lama untuk jabodetabek. Pakai ojek online bisa langsung cepat,” ungkapnya.
PILIHAN:
Setengah Bugil, Rizki dan Amel Terjaring Razia di Kamar Indekos
Gagal Datangkan Ribuan Bus, Ahok Mau Pinjam ke Menhub
“Saya tidak setuju, bukan hanya untuk kendaraan tetap untuk berangkat kerja dan pulang. Karena layanannnya juga bervariasi seperi pembelian makanan hingga layanan antar ASI untuk ibu menyusui sangat dibutuhkan masyarakat di kota – kota besar di Indonesia,” ungkap warga Depok, Anastasia, Jumat (18/12/2015).
Dia menambahkan jika dilarang karena tidak memenuhi kaidah sarana transportasi umum, pemerintah sendiri belum bisa memberikan sarana transportasi yang inovatif. Di zaman yang dinamis saat ini, menurutnya warga butuh layanan yang cepat dan nyaman.
“Seharusnya Pemerintah yang berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks," katanya. (Baca: Menhub Layangkan Surat Larangan Go-Jek dkk)
Sarana transportasi online pun dilengkapi dengan asuransi dan tidak kalah dengan transporasi umum. Layanan jauh lebih ramah dan manusiawi daripada transportasi lain. (Baca juga: Ahok Setengah Hati Larang Ojek Online)
"Jika masalahnya terletak pada pembayaran pajak perusahaan, uji kir dan plat kuning pun pemerintah harus memfasilitasi kendaraan - kendaraan tersebut dengan subsidi BBM, subsidi perawatan kendaraan, fasilitas uji kir yang lebih modern sesuai standarisasi terkini,” katanya.
Warga Sukmajaya Depok lainnya Suryati menjelaskan Go-Jek Cs selama ini membantunya untuk menjalankan usaha online yang ia geluti yakni menjual peralatan kosmetik. Dia mengaku sejak adanya ojek online membuat usahanya lebih cepat ke tangan konsumen.
“Wah jangan dihapus atau dilarang dong, karena kadang pelanggan saya butuh segera. Kalau dikirim pakai jasa pengiriman surat atau kantor pos kan lama untuk jabodetabek. Pakai ojek online bisa langsung cepat,” ungkapnya.
PILIHAN:
Setengah Bugil, Rizki dan Amel Terjaring Razia di Kamar Indekos
Gagal Datangkan Ribuan Bus, Ahok Mau Pinjam ke Menhub
(ysw)
