Ahok Ingin Menhub Serahkan Operasional Transjabodetabek ke DKI
Selasa, 08 Desember 2015 - 20:09 WIB
Ahok Ingin Menhub Serahkan Operasional Transjabodetabek ke DKI
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menginginkan agar Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menyerahkan operasional Transjabodetabek kepada Pemprov DKI Jakarta. Hal ini untuk mengurangi beban warga Jabodetabek yang ingin naik angkutan umum ke Jakarta.
"Warga Tangerang atau Bekasi bayarnya masih mahal, walaupun pas masuk Jakarta sudah enggak bayar. Tapi pulangnya? Orang kalau mau hemat bagaimana," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (8/12/2015).
Ahok melanjutkan, sebaiknya Jonan memberikan armada kepada Pemprov DKI Jakarta.
"Saya bilang sudah kasih aja pada DKI operasikan atau yang PPD kita bayar perkilometer sehingga semua yang dari Bekasi yang kerja di Jakarta bayar pulang-pergi bayar Rp3.500, nah nanti kerugiannya siapa yang nanggung, biaya ini namanya PSO (Public Service Obligation)," tuturnya.
Menurut Ahok, PSO inilah yang menjadikan DKI berkewajiban untuk melayani masyarakat.
"Ketika warga enggak bisa bayar sampai di sini ya kita yang bayar. ini PSO, ini kewajiban melayani publik. Kami juga akan siapkan sistem tiket harian, jadi kamu cukup bayar Rp7.000 sudah keliling Jakarta enggak usah bayar lagi, ini bagian dari PSO kami," katanya.
PILIHAN:
Si Kembar Korban Kecelakaan KRL vs Metro Mini Masih Kritis
"Warga Tangerang atau Bekasi bayarnya masih mahal, walaupun pas masuk Jakarta sudah enggak bayar. Tapi pulangnya? Orang kalau mau hemat bagaimana," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (8/12/2015).
Ahok melanjutkan, sebaiknya Jonan memberikan armada kepada Pemprov DKI Jakarta.
"Saya bilang sudah kasih aja pada DKI operasikan atau yang PPD kita bayar perkilometer sehingga semua yang dari Bekasi yang kerja di Jakarta bayar pulang-pergi bayar Rp3.500, nah nanti kerugiannya siapa yang nanggung, biaya ini namanya PSO (Public Service Obligation)," tuturnya.
Menurut Ahok, PSO inilah yang menjadikan DKI berkewajiban untuk melayani masyarakat.
"Ketika warga enggak bisa bayar sampai di sini ya kita yang bayar. ini PSO, ini kewajiban melayani publik. Kami juga akan siapkan sistem tiket harian, jadi kamu cukup bayar Rp7.000 sudah keliling Jakarta enggak usah bayar lagi, ini bagian dari PSO kami," katanya.
PILIHAN:
Si Kembar Korban Kecelakaan KRL vs Metro Mini Masih Kritis
(mhd)
