Korban Gusuran Pemkot Bandung Ngadu ke Menteri dan DPR RI
Selasa, 17 November 2015 - 17:27 WIB
Korban Gusuran Pemkot Bandung Ngadu ke Menteri dan DPR RI
A
A
A
BANDUNG - Sebanyak 52 Kepala Keluarga (KK) korban penggusuran di tiga Rukun Warga (RW), Kelurahan Kebonwaru, Batununggal, Bandung terus melawan.
Bahkan melalui kuasa hukumnya, mereka berencana bakal mengadu ke kemeterian, DPR RI, dan Komnas HAM.
Kuasa hukum 52 KK, Rasman Habeahan mengatakan, tindakan Pemkot Bandung yang melakukan penggusuran tanpa ada kejelasan dan pemberitahuan tersebut sudah termasuk dalam kejahatan kemanusiaan.
"Ini sudah masuk dalam kejahatan kemanusiaan. Kehidupan warga dirusak. Air (PDAM) dimatikan sampai mereka tidak bisa ambil wudhu untuk Salat," tegas Rasman, Selasa (17/11/2015).
Atas dasar itu pihaknya akan mengadukan kasus tersebut ke Menteri Sosial, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, DPR RI, dan juga Komnas HAM.
Lebih lanjut Rasman mengatakan, warga pun terlanjur kecewa dengan perlakuan pemerintah yang menyebutnya sebagai warga dan penghuni liar.
Padahal selama ini warga yang menempati lahan tersebut taat membayar administrasi dan juga memiliki identitas sah.
"Mereka itu PBB bayar, PDAM bayar, listrik bayar juga. KTP dan KK juga alamatnya di situ. Bahkan mereka juga voter Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung) saat Pilwalkot Bandung lalu. Mereka juga ikut dan terdaftar secara sah dalam Pileg, pilkada, hingga Pilpres lalu," ujarnya.
Pihaknya berharap 52 KK yang kini menghadapi sidang gugatan bisa mendapat keadilan.
Pasalnya jika terus berlanjut, warga yang kini "terlantar" bisa saja berbuat nekat dan mengarah pada aksi kriminal karena tak memiliki kehidupan dan ekonomi yang layak.
Seperti diketahui saat ini 52 KK tersebut telah mengajukan gugatan ke beberapa pihak seperti Pemkot Bandung dan PT Mega Chandra Purabuwana (MCP) sebesar Rp 1 triliun untuk satu KK sebagai ganti rugi dalam penggusuran yang terjadi pada Agustus 2015 lalu.
Bahkan melalui kuasa hukumnya, mereka berencana bakal mengadu ke kemeterian, DPR RI, dan Komnas HAM.
Kuasa hukum 52 KK, Rasman Habeahan mengatakan, tindakan Pemkot Bandung yang melakukan penggusuran tanpa ada kejelasan dan pemberitahuan tersebut sudah termasuk dalam kejahatan kemanusiaan.
"Ini sudah masuk dalam kejahatan kemanusiaan. Kehidupan warga dirusak. Air (PDAM) dimatikan sampai mereka tidak bisa ambil wudhu untuk Salat," tegas Rasman, Selasa (17/11/2015).
Atas dasar itu pihaknya akan mengadukan kasus tersebut ke Menteri Sosial, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, DPR RI, dan juga Komnas HAM.
Lebih lanjut Rasman mengatakan, warga pun terlanjur kecewa dengan perlakuan pemerintah yang menyebutnya sebagai warga dan penghuni liar.
Padahal selama ini warga yang menempati lahan tersebut taat membayar administrasi dan juga memiliki identitas sah.
"Mereka itu PBB bayar, PDAM bayar, listrik bayar juga. KTP dan KK juga alamatnya di situ. Bahkan mereka juga voter Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung) saat Pilwalkot Bandung lalu. Mereka juga ikut dan terdaftar secara sah dalam Pileg, pilkada, hingga Pilpres lalu," ujarnya.
Pihaknya berharap 52 KK yang kini menghadapi sidang gugatan bisa mendapat keadilan.
Pasalnya jika terus berlanjut, warga yang kini "terlantar" bisa saja berbuat nekat dan mengarah pada aksi kriminal karena tak memiliki kehidupan dan ekonomi yang layak.
Seperti diketahui saat ini 52 KK tersebut telah mengajukan gugatan ke beberapa pihak seperti Pemkot Bandung dan PT Mega Chandra Purabuwana (MCP) sebesar Rp 1 triliun untuk satu KK sebagai ganti rugi dalam penggusuran yang terjadi pada Agustus 2015 lalu.
(nag)
