Penerapan ERP di Jakarta Masih Belum Jelas

JAKARTA - Kendati sudah dilakukan ujicoba di jalan HR Rausan Said, hingga kini penerapan jalan berbayar atau Elektronik Road Pricing (ERP) masih belum jelas. Saat ini, proses penerapan ERP masih berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD).

Kepala Unit Pelaksana Teknis ERP Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, Zulkifli mengatakan, pemasangan ERP tidak menggunakan APBD sehingga perlu dilakukan lelang.

"Kami sudah memasukan dokumennya. Kami harap Desember sudah masuk tahap pra kualifikasi. Perlu pendekatan dengan BPKAD," kata Zulkifli di Balai kota, Senin (16/11/2015).

Zulkifli mengatakan, sebagai regulator, Dishubtrans hanya menjadi operator. Pembangunan Gate dan pemasangan On Board Unit (OBU) sepenuhnya menjadi kewenangan perusahaan swasta.

Untuk mendukung penerapan, lanjut Zulkifli, pihaknya bersama pihak terkait sedang memporoses peraturan gubernur (Pergub) sebagai payung hukumnya. Khususnya Pergub pemungutan tarif. Sebab, dalam penerapannya, tarif ERP bergerak fluktuatif.

"Artinya, apabila masih banyak kendaraan yang melintas di kawasan ERP, tarif ERP akan semakin mahal dan terus meningkat hingga standar kecepatan 35 kilometer perjam," terangnya.