Fahira Idris Minta Pejabat DKI Stop Sebut Warga Bantaran Kali Penyebab Banjir
Jum'at, 13 November 2015 - 03:43 WIB
Fahira Idris Minta Pejabat DKI Stop Sebut Warga Bantaran Kali Penyebab Banjir
A
A
A
JAKARTA - Para pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diminta untuk tidak lagi menyebut warga sepanjang bantaran Kali Ciliwung sebagai penyebab banjir di Jakarta. Warga di bantaran kali tersebut merupakan korban dari banjir akibat kekeliruan pendekatan dalam membangun Jakarta.
Permintaan ini disampaikkan Senator Jakarta Fahira Idris dalam pers rilisnya yang diterima Sindonews, Kamis 12 November 2015 kemarin. “Saya harapkan semua pihak, apalagi para pejabat di Jakarta ini, hentikan pernyataan-pernyataan yang memojokkan warga karena mereka adalah korban. Jakarta ini tidak dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya,” ungkap Fahira Idris di sela-sela Rakorda DPD RI dan dialog antara Senator Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, Kementerian PUPR dan warga Jakarta, kemarin.
Fahira mengatakan, persepsi yang menyatakan normalisasi Kali Ciliwung menjamin Jakarta bebas banjir juga tidak berdasar. Masyarakat, harus diedukasi bahwa persoalan utama banjir Jakarta adalah penurunan tanah yang luar biasa.
Bahkan di sebagian wilayah di bagian utara Jakarta, laju penurunan tanah mencapai 26 cm per tahun. “Apa sebabnya? Karena ‘rakusnya’ kita menyedot air tanah, terutama untuk industri. Tempat-tempat yang seharusnya jadi resapan air, diberi IMB untuk didirikan bangunan. Jika aturan mengenai batas penyedotan air tanah ini tidak segera disusun secara progresif dan ditegakkan, maka bisa dipastikan laju penurunan tanah di Jakarta akan semakin cepat,” papar Wakil Ketua Komite III DPD ini.
Selain itu, banjir Jakarta juga disumbangkan oleh alih fungsi hutan bakau di pesisir Jakarta. Wilayah di mana sekarang berdiri banyak perumahan mewah dulunya merupakan hutan bakau yang menghalangi limpasan air laut ke darat di saat terjadi pasang air laut.
Jika, Pemprov DKI Jakarta tidak berani meninjau ulang izin-izin perumahan mewah dan pusat perbelanjaan yang berdiri di sepanjang pesisir Jakarta, selamanya Jakarta akan banjir.
“Mereka ini (perumahan mewah dan pusat perbelanjaan) juga penyebab banjir. Namun, karena mewah, rapi, indah, dan berizin mereka tidak direlokasi atau digusur. Beda dengan warga di sepanjang Ciliwung,” sindir Fahira.
Menurut Fahira, jika Jakarta mau bebas banjir, semua faktor penyebabnya harus diselesaikan secara bersamaan dan sistematis, tidak boleh hanya fokus pada satu faktor saja. Normalisasi Kali Ciliwung tak kan cukup menghentikan banjir.
“Saya juga minta Kementerian PUPR mengevaluasi reklamasi pesisir Jakarta, untuk membangun 17 pulau buatan dan proyek Giant Sea Wall, lewat studi yang komprehensif. Apa benar bisa jadi solusi banjir Jakarta? Karena banjir akibat pasang air laut tak serta merta bisa selesai hanya dengan bangun tanggul raksasa,” ujar Fahira.
Terkait relokasi lanjutan warga di Bantaran Sunga Ciliwung, Fahira mendesak Pemprov DKI untuk melakukan moratorium penggusuran sampai semua persoalan clear dan masyarakat menerima direlokasi.
Permintaan ini disampaikkan Senator Jakarta Fahira Idris dalam pers rilisnya yang diterima Sindonews, Kamis 12 November 2015 kemarin. “Saya harapkan semua pihak, apalagi para pejabat di Jakarta ini, hentikan pernyataan-pernyataan yang memojokkan warga karena mereka adalah korban. Jakarta ini tidak dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya,” ungkap Fahira Idris di sela-sela Rakorda DPD RI dan dialog antara Senator Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, Kementerian PUPR dan warga Jakarta, kemarin.
Fahira mengatakan, persepsi yang menyatakan normalisasi Kali Ciliwung menjamin Jakarta bebas banjir juga tidak berdasar. Masyarakat, harus diedukasi bahwa persoalan utama banjir Jakarta adalah penurunan tanah yang luar biasa.
Bahkan di sebagian wilayah di bagian utara Jakarta, laju penurunan tanah mencapai 26 cm per tahun. “Apa sebabnya? Karena ‘rakusnya’ kita menyedot air tanah, terutama untuk industri. Tempat-tempat yang seharusnya jadi resapan air, diberi IMB untuk didirikan bangunan. Jika aturan mengenai batas penyedotan air tanah ini tidak segera disusun secara progresif dan ditegakkan, maka bisa dipastikan laju penurunan tanah di Jakarta akan semakin cepat,” papar Wakil Ketua Komite III DPD ini.
Selain itu, banjir Jakarta juga disumbangkan oleh alih fungsi hutan bakau di pesisir Jakarta. Wilayah di mana sekarang berdiri banyak perumahan mewah dulunya merupakan hutan bakau yang menghalangi limpasan air laut ke darat di saat terjadi pasang air laut.
Jika, Pemprov DKI Jakarta tidak berani meninjau ulang izin-izin perumahan mewah dan pusat perbelanjaan yang berdiri di sepanjang pesisir Jakarta, selamanya Jakarta akan banjir.
“Mereka ini (perumahan mewah dan pusat perbelanjaan) juga penyebab banjir. Namun, karena mewah, rapi, indah, dan berizin mereka tidak direlokasi atau digusur. Beda dengan warga di sepanjang Ciliwung,” sindir Fahira.
Menurut Fahira, jika Jakarta mau bebas banjir, semua faktor penyebabnya harus diselesaikan secara bersamaan dan sistematis, tidak boleh hanya fokus pada satu faktor saja. Normalisasi Kali Ciliwung tak kan cukup menghentikan banjir.
“Saya juga minta Kementerian PUPR mengevaluasi reklamasi pesisir Jakarta, untuk membangun 17 pulau buatan dan proyek Giant Sea Wall, lewat studi yang komprehensif. Apa benar bisa jadi solusi banjir Jakarta? Karena banjir akibat pasang air laut tak serta merta bisa selesai hanya dengan bangun tanggul raksasa,” ujar Fahira.
Terkait relokasi lanjutan warga di Bantaran Sunga Ciliwung, Fahira mendesak Pemprov DKI untuk melakukan moratorium penggusuran sampai semua persoalan clear dan masyarakat menerima direlokasi.
(whb)
