Peduli Perbatasan, UMY Kirim Mahasiswa KKN ke Sebatik
Kamis, 12 November 2015 - 15:55 WIB
Peduli Perbatasan, UMY Kirim Mahasiswa KKN ke Sebatik
A
A
A
YOGYAKARTA - Daerah perbatasan perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Sebab keberadaan desa-desa di perbatasan cukup jauh tertinggal dari wilayah lain.
Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dr Ir Gunawan Budiyanto mengatakan, dari 5.011 desa tertinggal, 1.138 di antaranya berlokasi di daerah perbatasan.
"Tugas besar pemerintah memperbaiki sistem, juga kesejahteraan masyarakat yang berlokasi di daerah perbatasan," katanya dalam dialog Bincang Sebati, Kamis (12/11/2015).
Penanggungjawab program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Perbatasan bagi mahasiswa UMY ini melihat, daerah perbatasan merupakan etalase yang dapat menjaga gengsi antar negara perbatasan.
"Jika perlakuan itu buruk, maka menjadi tamparan dari negara tetangga pada pemerintah. Masing-masing negara membenahi daerah perbatasannya agar tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain," jelasnya.
Ditambahkan dia, pembenahan di daerah perbatasan itu biasanya difokuskan pada segi infrastruktur dan juga kesejahteraan masyarakat. Tujuannya cukup jelas. Supaya tidak ada intervensi dari negara lain terhadap masyarakat perbatasan.
Dia berharap, pemerintah membenahi daerah perbatasan agar tidak tertinggal. Hal ini sesuai Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM).
Dalam Perpres itu, RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro.
"Dapat dilihat bahwasannya terkait dengan lintas kewilayahan tersebut telah diatur dalam Perpres untuk rencana pembangunan jangka menengahnya. Namun jika dilihat kenyataannya masih banyak daerah-daerah yang terbelakang," jelasnya.
Gunawan menambahkan, saat ini yang masih menjadi kendala dalam wilayah daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) yang terdiri dari tiga aspek, yaitu bidang pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.
Dari bidang pendidikan contohnya, jumlah tenaga guru terkadang tidak sebanding dengan jumlah murid yang berlokasi di daerah perbatasan maupun wilayah 3T tersebht.
Dia berharap, penyebaran guru ke daerah-daerah perbatasan dan wilayah 3T semakin ditingkatkan. "Faktor pendidikan menjadi hal utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan," ungkapnya.
Infrastruktur jalan, kata dia, juga harus diperhatikan karena merupakan sebuah akses untuk pembagunan ekonomi masyarakat.
Dia bercerita, mahasiswa UMY telah sukses menyelenggarakan KKN di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan selama kurang lebih dua bulan beberapa waktu lalu. Berbagai program dijalankan, seperti sinergitas pendidikan, dan ekonomi kreatif.
Senada, Ahmad Maruf selaku dosen pembimbing lapangan dan juga pembicara seminar mengungkapkan, kegiatan KKN di daerah perbatasan sangat membantu pemerintah dalam hal permasalahan sosial di perbatasan, khususnya di Pulau Sebatik.
Dia berharap, kegiatan KKN di perbatasan tersebut dapat terus berlanjut kedepannya, terutama pemilihan lokasi KKN di wilayah-wilayah 3T.
"Program KKN di daerah perbatasan merupakan sebuah solusi yang tepat yang dilakukan mahasiswa dalam kepeduliannya terhadap kondisi bangsa," pungkasnya.
Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dr Ir Gunawan Budiyanto mengatakan, dari 5.011 desa tertinggal, 1.138 di antaranya berlokasi di daerah perbatasan.
"Tugas besar pemerintah memperbaiki sistem, juga kesejahteraan masyarakat yang berlokasi di daerah perbatasan," katanya dalam dialog Bincang Sebati, Kamis (12/11/2015).
Penanggungjawab program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Perbatasan bagi mahasiswa UMY ini melihat, daerah perbatasan merupakan etalase yang dapat menjaga gengsi antar negara perbatasan.
"Jika perlakuan itu buruk, maka menjadi tamparan dari negara tetangga pada pemerintah. Masing-masing negara membenahi daerah perbatasannya agar tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain," jelasnya.
Ditambahkan dia, pembenahan di daerah perbatasan itu biasanya difokuskan pada segi infrastruktur dan juga kesejahteraan masyarakat. Tujuannya cukup jelas. Supaya tidak ada intervensi dari negara lain terhadap masyarakat perbatasan.
Dia berharap, pemerintah membenahi daerah perbatasan agar tidak tertinggal. Hal ini sesuai Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM).
Dalam Perpres itu, RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro.
"Dapat dilihat bahwasannya terkait dengan lintas kewilayahan tersebut telah diatur dalam Perpres untuk rencana pembangunan jangka menengahnya. Namun jika dilihat kenyataannya masih banyak daerah-daerah yang terbelakang," jelasnya.
Gunawan menambahkan, saat ini yang masih menjadi kendala dalam wilayah daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) yang terdiri dari tiga aspek, yaitu bidang pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.
Dari bidang pendidikan contohnya, jumlah tenaga guru terkadang tidak sebanding dengan jumlah murid yang berlokasi di daerah perbatasan maupun wilayah 3T tersebht.
Dia berharap, penyebaran guru ke daerah-daerah perbatasan dan wilayah 3T semakin ditingkatkan. "Faktor pendidikan menjadi hal utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan," ungkapnya.
Infrastruktur jalan, kata dia, juga harus diperhatikan karena merupakan sebuah akses untuk pembagunan ekonomi masyarakat.
Dia bercerita, mahasiswa UMY telah sukses menyelenggarakan KKN di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan selama kurang lebih dua bulan beberapa waktu lalu. Berbagai program dijalankan, seperti sinergitas pendidikan, dan ekonomi kreatif.
Senada, Ahmad Maruf selaku dosen pembimbing lapangan dan juga pembicara seminar mengungkapkan, kegiatan KKN di daerah perbatasan sangat membantu pemerintah dalam hal permasalahan sosial di perbatasan, khususnya di Pulau Sebatik.
Dia berharap, kegiatan KKN di perbatasan tersebut dapat terus berlanjut kedepannya, terutama pemilihan lokasi KKN di wilayah-wilayah 3T.
"Program KKN di daerah perbatasan merupakan sebuah solusi yang tepat yang dilakukan mahasiswa dalam kepeduliannya terhadap kondisi bangsa," pungkasnya.
(san)
