Dua Juta Rumah Warga Jateng Tak Layak Huni
Rabu, 11 November 2015 - 15:53 WIB
Dua Juta Rumah Warga Jateng Tak Layak Huni
A
A
A
KARANGANYAR - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mencatat setidaknya ada dua juta Rumah Warga yang tidak layak huni. Jumlah sebanyak itu tersebar di berbagai kabupaten dan Kota yang ada di provinsi tersebut.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan dari jumlah total yang ada, Kabupaten Grobogan dan Brebes menempati urutan pertama yang jumlah rumah tak layak huninya (RTLH) paling banyak.
Faktor ekonomi memiliki pengaruh cukup besar yang membuat banyaknya rumah yang kurang standar tersebut.
Besarnya jumlah RTLH di Jawa Tengah itu sebenarnya sudah ditekan sejak dini, melalui berbagai program dan juga anggaran yang ada. Namun hal itu belum bisa membuat jumlah RTLH di Jawa Tengah menyusut.
Menurutnya perlu adanya pemihakan anggaran yang lebih besar dari berbagai sektor yang ada untuk mengurangi jumlah RTLH yang masih tersisa.
Pemihakan itu bisa dilakukan melalui anggaran pemerintah hingga anggaran dari swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan terkemuka.
"Kalau hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja, maka hasilnya kurang maksimal, maka perlu adanya anggaran dari sektor lain," ucapnya ketika berkunjung di Tawangmangu, Karanganyar, Rabu (11/11/2015) siang.
Ia mengatakan pengentasan RTLH itu saat ini justru terganjal dengan adanya UU No 23 tahun 2014. Dalam undang-undang itu penerima bantuan dana hibah harus memiliki badan hukum.
Dengan seperti itu, maka pemerintah tidak bisa memberikan bantuan kepada pemilik RTLH melalui dana hibah. Padahal jika itu masih diperbolehkan sebenarnya akan cukup membantu masyarakat dan bisa terus menekan angka yang masih tersisa.
"Ini merupakan hambatan bagi kami, sebenarnya ada Rp37 miliar bantuan yang tidak bisa dimanfaatkan," ucapnya.
Sementara itu terpisah Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo mengatakan di wilayahnya ada lebih dari 9.000 RTLH. Jumlah tersebut kata dia tersebar di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Karanganyar.
Menurutnya jumlah itu sudah mengalami penurunan jika dibandingkan sebelumnya. Ke depan nantinya jumlah itu akan terus dikurangi dengan cara memberikan bantuan kepada pemilik RTLH.
"Kita yakin dua tahun ke depan jumlahnya akan terus berkurang dengana danya program bantuan yang kita berikan," pungkasnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan dari jumlah total yang ada, Kabupaten Grobogan dan Brebes menempati urutan pertama yang jumlah rumah tak layak huninya (RTLH) paling banyak.
Faktor ekonomi memiliki pengaruh cukup besar yang membuat banyaknya rumah yang kurang standar tersebut.
Besarnya jumlah RTLH di Jawa Tengah itu sebenarnya sudah ditekan sejak dini, melalui berbagai program dan juga anggaran yang ada. Namun hal itu belum bisa membuat jumlah RTLH di Jawa Tengah menyusut.
Menurutnya perlu adanya pemihakan anggaran yang lebih besar dari berbagai sektor yang ada untuk mengurangi jumlah RTLH yang masih tersisa.
Pemihakan itu bisa dilakukan melalui anggaran pemerintah hingga anggaran dari swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan terkemuka.
"Kalau hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja, maka hasilnya kurang maksimal, maka perlu adanya anggaran dari sektor lain," ucapnya ketika berkunjung di Tawangmangu, Karanganyar, Rabu (11/11/2015) siang.
Ia mengatakan pengentasan RTLH itu saat ini justru terganjal dengan adanya UU No 23 tahun 2014. Dalam undang-undang itu penerima bantuan dana hibah harus memiliki badan hukum.
Dengan seperti itu, maka pemerintah tidak bisa memberikan bantuan kepada pemilik RTLH melalui dana hibah. Padahal jika itu masih diperbolehkan sebenarnya akan cukup membantu masyarakat dan bisa terus menekan angka yang masih tersisa.
"Ini merupakan hambatan bagi kami, sebenarnya ada Rp37 miliar bantuan yang tidak bisa dimanfaatkan," ucapnya.
Sementara itu terpisah Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo mengatakan di wilayahnya ada lebih dari 9.000 RTLH. Jumlah tersebut kata dia tersebar di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Karanganyar.
Menurutnya jumlah itu sudah mengalami penurunan jika dibandingkan sebelumnya. Ke depan nantinya jumlah itu akan terus dikurangi dengan cara memberikan bantuan kepada pemilik RTLH.
"Kita yakin dua tahun ke depan jumlahnya akan terus berkurang dengana danya program bantuan yang kita berikan," pungkasnya.
(nag)
