Pemberantasan Korupsi Ahok Dipertanyakan
Selasa, 10 November 2015 - 05:30 WIB
Pemberantasan Korupsi Ahok Dipertanyakan
A
A
A
JAKARTA - Komitmen Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberantas korupsi di lingkungan Pemprov DKI dipertanyakan. Selain temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembelian lahan RS Sumber Waras, Ahok masih pertahankan pejabat eselon II yang tersandung dugaan korupsi.
Direktur Center for Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, perombakan pejabat yang dilakukan Pemprov DKI hingga saat ini tidak menyentuh Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Agus Bambang Setyowidodo. Padahal, kata Uchok, saat menjabat sebagi Kepala Dinas Informasi Komunikasi dan Kehumasan pada 2014, Agus terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Handy Talky (HT) senilai Rp30 miliar yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi Jakarta.
Rinciannya, lanjut Uchok, Rp17,5 miliar pengadaan HT dan Rp12,995 pengadaan rig atau jalur HT. Kasus ini sampai sekarang berjalan di Kejaksaan Tinggi dan belum dihentikan
"Kasus ini terjadi karena penunjukan langsung yang dilakukan Agus saat menjabat sebagai Kadis Infokom. Kok, Ahok yang antikorupsi tidak bereaksi dalam kasus ini. Ini kan aneh dan bertolak belakang dengan komitmen Ahok yang antikorupsi," kata Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Senin 9 November 2015 kemarin.
Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik mengaku sudah memberikan masukan kepada Ahok soal kasus pengadaan ribuan unit HT di Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan DKI tahun anggaran 2014. Pada tahun itu, SKPD tersebut menganggarkan sekitar Rp30 miliar untuk membeli sebanyak 1.275 unit HT merek Sepura.
"Pengadaan barang ini telah kami soroti saat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 2014 tahun lalu karena kami nilai bermasalah. Namun pandangan kami tidak digubris Gubernur," ungkapnya.
Tafik melihat adanya tebang pilih dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan Ahok. "Kami berharap Ahok fokus dalam penyerapan anggaran saja," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ahok tidak mau berkomentar lebih jauh. Ahok menyerahkan semuanya kepada penegak hukum untuk memproses pejabat dilingkunganya yang terlibat korupsi.
Ahok mengaku sangat serius dalam membereskan korupsi. Hanya saja, ada oknum BPK yang tidak percaya terkait kasus sumber waras. "Saya sangat serius untuk membereskan korupsi, yang enggak percaya sama saya itu cuma oknum BPK saja terkait kasus Sumber Waras," tegasnya.
Direktur Center for Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, perombakan pejabat yang dilakukan Pemprov DKI hingga saat ini tidak menyentuh Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Agus Bambang Setyowidodo. Padahal, kata Uchok, saat menjabat sebagi Kepala Dinas Informasi Komunikasi dan Kehumasan pada 2014, Agus terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Handy Talky (HT) senilai Rp30 miliar yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi Jakarta.
Rinciannya, lanjut Uchok, Rp17,5 miliar pengadaan HT dan Rp12,995 pengadaan rig atau jalur HT. Kasus ini sampai sekarang berjalan di Kejaksaan Tinggi dan belum dihentikan
"Kasus ini terjadi karena penunjukan langsung yang dilakukan Agus saat menjabat sebagai Kadis Infokom. Kok, Ahok yang antikorupsi tidak bereaksi dalam kasus ini. Ini kan aneh dan bertolak belakang dengan komitmen Ahok yang antikorupsi," kata Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Senin 9 November 2015 kemarin.
Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik mengaku sudah memberikan masukan kepada Ahok soal kasus pengadaan ribuan unit HT di Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan DKI tahun anggaran 2014. Pada tahun itu, SKPD tersebut menganggarkan sekitar Rp30 miliar untuk membeli sebanyak 1.275 unit HT merek Sepura.
"Pengadaan barang ini telah kami soroti saat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 2014 tahun lalu karena kami nilai bermasalah. Namun pandangan kami tidak digubris Gubernur," ungkapnya.
Tafik melihat adanya tebang pilih dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan Ahok. "Kami berharap Ahok fokus dalam penyerapan anggaran saja," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ahok tidak mau berkomentar lebih jauh. Ahok menyerahkan semuanya kepada penegak hukum untuk memproses pejabat dilingkunganya yang terlibat korupsi.
Ahok mengaku sangat serius dalam membereskan korupsi. Hanya saja, ada oknum BPK yang tidak percaya terkait kasus sumber waras. "Saya sangat serius untuk membereskan korupsi, yang enggak percaya sama saya itu cuma oknum BPK saja terkait kasus Sumber Waras," tegasnya.
(whb)
