Nilai Kinerja Instansi DKI di Bawah Yogyakarta
Kamis, 05 November 2015 - 16:04 WIB
Nilai Kinerja Instansi DKI di Bawah Yogyakarta
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mendapatkan nilai CC (cukup baik) untuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Nilai yang diperoleh DKI masih di bawah Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi mengatakan, sejak 2011 hingga 2015 nilai DKI tidak pernah meningkat yaitu CC di bawah dari Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendapat nilai B.
"Nilai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah DKI masih CC. Tapi saya yakin dengan langkah-langkah yang dilakukan Gubernur ini bisa meningkat," kata Yuddy Chrisnandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2015).
Menurut Yuddy, meski masih nilai CC, setiap tahunnya tren nilai yang diperoleh DKI terus meningkat meski tidak signifikan. Jakarta seharusnya bisa menjadi percontohan bagi daerah lainnya dari sisi tata kelola pemerintahan maupun sisi pelayanan publiknya.
Yuddy menambahkan, DKI Jakarta yang melambat dan mendapatkan nilai yang sama empat tahun berturut-turut karena faktor jumlah penduduk. "DKI ini penduduk sangat banyak, birokrasi sangat banyak. PNS di DKI dilaporkan sudah lebih dari 70.000. Wilayahnya juga sangat luas, salah satu Ibu Kota terpadat juga di dunia," katanya.
Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi mengatakan, sejak 2011 hingga 2015 nilai DKI tidak pernah meningkat yaitu CC di bawah dari Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendapat nilai B.
"Nilai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah DKI masih CC. Tapi saya yakin dengan langkah-langkah yang dilakukan Gubernur ini bisa meningkat," kata Yuddy Chrisnandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2015).
Menurut Yuddy, meski masih nilai CC, setiap tahunnya tren nilai yang diperoleh DKI terus meningkat meski tidak signifikan. Jakarta seharusnya bisa menjadi percontohan bagi daerah lainnya dari sisi tata kelola pemerintahan maupun sisi pelayanan publiknya.
Yuddy menambahkan, DKI Jakarta yang melambat dan mendapatkan nilai yang sama empat tahun berturut-turut karena faktor jumlah penduduk. "DKI ini penduduk sangat banyak, birokrasi sangat banyak. PNS di DKI dilaporkan sudah lebih dari 70.000. Wilayahnya juga sangat luas, salah satu Ibu Kota terpadat juga di dunia," katanya.
(whb)
