Via Twitter, Yusril: Jangan Cari Kambing Hitam & Ingin Menang Sendiri
Kamis, 05 November 2015 - 10:39 WIB
Via Twitter, Yusril: Jangan Cari Kambing Hitam & Ingin Menang Sendiri
A
A
A
JAKARTA - Kuasa hukum PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Indonesia (NOEI) Yusril Ihza Mahendra meminta penyelesaian masalah sampah tidak dilakukan dengan cara meledak-ledak dan mencari kambing hitam.
Permintaan Yusril Ihza Mahendra ini ditulisnya dalam akun Twitter pribadi @Yusrilihza_Mahendra. Sebelum meminta agar penyelesaian konflik sampah antara Pemprov DKI, PT GTJ-PT NOEI yang sedang memanas ini diselesaikan secara damai.
Mantan Menteri Kehakiman & HAM ini menulis pandangannya terkait sampah yang dikelola PT GTJ-NOEI di TPTS Bantar Gebang, Kota Bekasi. Berikut pandangan Yusril Ihza Mahendra yang dikutip dari akun Twitter pribadinya.
"Hambatan penanganan sampah adalah masalah angkutan ke TPSK Bantar Gebang. Dalam perjanjian antara Pemda DKI dengan JO PT Godang Tua dan PT Navigat, tugas mengangkut sampah sampai Bantar Gebang adalah tanggung jawab Pemda DKI. Di Bantar Gebang, DKI punya lahan 108 hektare sebagai stock pile untuk menampung sampah yang pengangkutannya menjadi tanggungjawab Pemda DKI. Sampah yg telah ditumpuk di stock pile diangkut oleh Godang Tua & Navigat ke fasilitas pengolahan untuk dijadikan kompos dan energi listrik.
Fasilitas instalasi pengolahan sampah dan lahannya seluruhnya milik Godang Tua dan Navigat. Pemda DKI hanya punya lahan untuk stock pile. Untuk atasi keamanan dan kelancaran pengangkutan sampah dari DKI ke Bantar Gebang, Pemda DKI membuat MoU dengan Pemkot Bekasi. Dua minggu terakhir keamanan dan kelancaran pengangkutan alami hambatan karena protes sebagian warga Bekasi yang dilewati angkutan sampah. Akibatnya pengiriman sampah yang sejak Juli-Agustus sebanyak 6,4 ribu ton per hari turun menjadi sekitar 3 ribu ton saja. Protes atas truk sampah DKI juga terjadi di Cileungsi karena tumpahan dan polusi sampah yang tercecer dari truk menimbulkan gangguan. Pemda DKI tdk mempunyai MoU dengan Pemkab Bogor tentang route pengangkutan sampah yang dilewati, sepert MoU dengan Pemkot Bekasi.
Jadi masalah mulai menumpuknya sampah di DKI semata-mata adalah masalah pengangkutan ke Bantar Gebang yang menjadi tanggungjawab Pemda DKI. Dalam hal pengangkutan sampah sampai ke stock pile di Bantar Gebang bukanlah tanggungjawab PT Godang Tua dan PT Navigat. Karena itu ketika sampah menumpuk di DKI karena gagal mengangkut ke Bantar Gebang, yang wanprestasi adalah Pemda DKI bukan Godang Tua/Navigat. Berapapun sampah yang diantar ke stock pile di Bantar Gebang, walau jumlahnya melebihi perjanjian, siap diolah Godang Tua dan Navigat. Bantar Gebang menjadi satu-satunya tempat pembuangan dan pengolahan sampah dari DKI setelah DKI gagal laksanakan masterplan olah sampah. Dalam masterplan, DKI akan membangun fasilitas pengolahan sampah di wilayahnya sendiri di Cakung, Cilincing, Marunda, Sunter & Duri Kosambi.
Empat proyek masterplan gagal total. Yang jalan hanya di Sunter. Itupun tersendat-sendat. Biaya pengolahannya Rp400 ribu perton sampah. Sementara biaya pengolahan sampah yang dibayar Pemda DKI di Bantar Gebang hanya Rp125 ribu perton sebelum dipotong pajak dan retribusi. Truk-truk sampah yang dulu dibeli di zaman Foke kini mulai keropos. Air sampah menetes dari truk ke jalan yang menimbulkan protes warga.
Karena warga protes, pengangkutan sampah ke Bantar Gebang terganggu. Kalau berlanjut sampah di DKI kian menggunung. Sementara ini tidak ada alternatif daerah sekitar yang mau menampung sampah dari DKI kecuali Pemkot Bekasi. Karena itu penyelesaian masalah sampah ini harus dilakukan dengan bijak, sabar & santun serta mendalami akar masalahnya untuk diselesaikan. Bukan dengan cara meledak-ledak mencari kambing hitam menyalahkan pihak lain serta mau benar dan menang sendiri...".
Permintaan Yusril Ihza Mahendra ini ditulisnya dalam akun Twitter pribadi @Yusrilihza_Mahendra. Sebelum meminta agar penyelesaian konflik sampah antara Pemprov DKI, PT GTJ-PT NOEI yang sedang memanas ini diselesaikan secara damai.
Mantan Menteri Kehakiman & HAM ini menulis pandangannya terkait sampah yang dikelola PT GTJ-NOEI di TPTS Bantar Gebang, Kota Bekasi. Berikut pandangan Yusril Ihza Mahendra yang dikutip dari akun Twitter pribadinya.
"Hambatan penanganan sampah adalah masalah angkutan ke TPSK Bantar Gebang. Dalam perjanjian antara Pemda DKI dengan JO PT Godang Tua dan PT Navigat, tugas mengangkut sampah sampai Bantar Gebang adalah tanggung jawab Pemda DKI. Di Bantar Gebang, DKI punya lahan 108 hektare sebagai stock pile untuk menampung sampah yang pengangkutannya menjadi tanggungjawab Pemda DKI. Sampah yg telah ditumpuk di stock pile diangkut oleh Godang Tua & Navigat ke fasilitas pengolahan untuk dijadikan kompos dan energi listrik.
Fasilitas instalasi pengolahan sampah dan lahannya seluruhnya milik Godang Tua dan Navigat. Pemda DKI hanya punya lahan untuk stock pile. Untuk atasi keamanan dan kelancaran pengangkutan sampah dari DKI ke Bantar Gebang, Pemda DKI membuat MoU dengan Pemkot Bekasi. Dua minggu terakhir keamanan dan kelancaran pengangkutan alami hambatan karena protes sebagian warga Bekasi yang dilewati angkutan sampah. Akibatnya pengiriman sampah yang sejak Juli-Agustus sebanyak 6,4 ribu ton per hari turun menjadi sekitar 3 ribu ton saja. Protes atas truk sampah DKI juga terjadi di Cileungsi karena tumpahan dan polusi sampah yang tercecer dari truk menimbulkan gangguan. Pemda DKI tdk mempunyai MoU dengan Pemkab Bogor tentang route pengangkutan sampah yang dilewati, sepert MoU dengan Pemkot Bekasi.
Jadi masalah mulai menumpuknya sampah di DKI semata-mata adalah masalah pengangkutan ke Bantar Gebang yang menjadi tanggungjawab Pemda DKI. Dalam hal pengangkutan sampah sampai ke stock pile di Bantar Gebang bukanlah tanggungjawab PT Godang Tua dan PT Navigat. Karena itu ketika sampah menumpuk di DKI karena gagal mengangkut ke Bantar Gebang, yang wanprestasi adalah Pemda DKI bukan Godang Tua/Navigat. Berapapun sampah yang diantar ke stock pile di Bantar Gebang, walau jumlahnya melebihi perjanjian, siap diolah Godang Tua dan Navigat. Bantar Gebang menjadi satu-satunya tempat pembuangan dan pengolahan sampah dari DKI setelah DKI gagal laksanakan masterplan olah sampah. Dalam masterplan, DKI akan membangun fasilitas pengolahan sampah di wilayahnya sendiri di Cakung, Cilincing, Marunda, Sunter & Duri Kosambi.
Empat proyek masterplan gagal total. Yang jalan hanya di Sunter. Itupun tersendat-sendat. Biaya pengolahannya Rp400 ribu perton sampah. Sementara biaya pengolahan sampah yang dibayar Pemda DKI di Bantar Gebang hanya Rp125 ribu perton sebelum dipotong pajak dan retribusi. Truk-truk sampah yang dulu dibeli di zaman Foke kini mulai keropos. Air sampah menetes dari truk ke jalan yang menimbulkan protes warga.
Karena warga protes, pengangkutan sampah ke Bantar Gebang terganggu. Kalau berlanjut sampah di DKI kian menggunung. Sementara ini tidak ada alternatif daerah sekitar yang mau menampung sampah dari DKI kecuali Pemkot Bekasi. Karena itu penyelesaian masalah sampah ini harus dilakukan dengan bijak, sabar & santun serta mendalami akar masalahnya untuk diselesaikan. Bukan dengan cara meledak-ledak mencari kambing hitam menyalahkan pihak lain serta mau benar dan menang sendiri...".
(whb)
