Dapat WTP, Pemkot Kediri Apresiasi Kinerja Berbagai Pihak

KEDIRI - Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri mendapat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagaimana dilansir Kementerian Keuangan, penilaian opini atas LKPD, baik pada kelembagaan kementerian, departemen, pemprov, pemkot serta pemkab dinilai lebih berat. Selain mencakup tertib administrasi, juga harus terukur hingga aspek output maupun outcome-nya.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengucap syukur dan bangga atas penghargaan tersebut. Menurut dia, opini WTP tersebut didapatkan merupakan wujud kerja keras berbagai pihak.

"Pemkot Kediri sangat bersyukur dan bangga, sebab ini merupakan wujud kerja keras berbagai pihak," katanya di Jawa Timur melalui keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Jawa Timur, Selasa (13/10/2015).

Penghargaan tersebut diberikan langsung Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2015 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan 2 Oktober 2015 lalu.

"Ini juga merupakan kebanggaan tersendiri karena penghargaan itu sebagai apresiasi kepada daerah yang administrasinya tertib sesuai standar akuntansi pemerintah, transparan serta akuntabel," kata Abu.

Dia mengatakan, sebelumnya pihaknya menargetkan predikat WTP selama dua tahun.

"Alhamdulillah dapat diwujudkan dalam jangka waktu satu tahun. Kami melakukan evaluasi bersama secara berkala dan pembenahan-pembenahan oleh seluruh Satuan Kerja Pemkot Kediri," tuturnya.

Dia menjelaskan Pemerintah Kota Kediri juga sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi penerapan laporan keuangan berbasis akrual.

"Saat ini pemkot juga sedang mempersiapkan diri menyongong penerapan laporan keuangan berbasis akrual," katanya.

Beberapa langkah yang akan dan telah diambil oleh Pemkot Kediri, lanjutnya, menyusun kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur akuntansi, serta clearinghouse yang bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

"Rencananya akan dilaksanakan satu bulan sekali yang dimulai tahun 2016. Pelaksanaannya juga akan melibatkan BPK, ahli pengadaan dari LKPP dan lembaga terkait lainnya," tutur Abdullah Abu Bakar

Dia mengatakan dalam kondisi ekonomi yang belum stabil, tantangan ke depan akan lebih berat.

Sebab hal tersebut tentu akan berpengaruh pada penggunaan anggaran. "Untuk itu, agar tidak berpengaruh pada pelaporan nantinya, kami akan melakukan efisiensi," tambahnya.

Dia mengakui, hal tersebut dilakukan dengan harapan tidak hanya mengubah pemerintahan, namun juga terwujudnya harmonisasi antara masyarakat, eksekutif dan legislatif agar dapat berubah ke arah yang lebih baik, seiring sejalan serta kebijakan yang tepat sasaran.

"WTP yang baru saja didapatkan oleh Pemkot merupakan wujud kerja keras antara legislatif, eksekutif serta masyarakat Kota Kediri. Terima kasih untuk dukungan serta doa dari berbagai pihak," katanya.